Pelanggaran Prinsip Disclosure dalam Insider Trading (Kasus PT. Gas Negara)

Pesatnya perkembangan di pasar modal Indonesia juga dibarengi dengan meningkatnya tindak pidana di bidang pasar modal. Salah satu yang menarik yakni, mengenai perdagangan orang dalam atau lebih dikenal dengan insider trading. Secara teknis, pelaku insider trading dibagi menjadi dua, yakni pihak yang berada dalam fiduciary position, dan pihak yang menerima informasi orang dalam dari pihak pertama (fiduciary position) atau dikenal dengan tippees .

Ketentuan mengenai pihak yang berada dalam fiduciary position terdapat dalam pasal 95 dan 96 UU. No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal. Sementara ketentuan dalam pasal 97 menjelaskan mengenai pihak yang berusaha memperoleh informasi orang dalam. Kemungkinan terjadinya insider trading dapat dideteksi dari ada atau tidaknya orang dalam yang melakukan transaksi atas efek perusahaan tersebut, serta adanya peningkatan atau penurunan harga dan volume perdagangan yang tidak wajar , seperti kasus PT. Gas Negara yang tiba-tiba sahamnya anjlok secara tidak wajar, yaitu sebesar 23,36 persen, dari Rp9.650 (harga penutupan pada tanggal 11 Januari 2006) menjadi Rp7.400 per lembar saham pada tanggal 12 Januari 2007 .

Pengertian Pasar Modal dan Hukum Pasar Modal.
Karena kegiatan pasar modal begitu marak dan rumit, maka sangat dibutuhkan suatu perangkat hukum yang mengaturnya (Capital Market Law, Securities Law). Pada prinsipnya hukum pasar modal mengatur segala segi yang berkenaan dengan pasar modal. Jadi ruang lingkupnya relatif luas. Antara lain sebagai berikut:
1) Pengaturan tentang Perusahaan, misalnya:
a. Disclosure requirement;
b. Perlindungan pemegang saham
2) Tentang surat berharga pasar modal
3) Pengaturan tentang administrasi pelaksanaan pasar modal, yaitu meliputi:
a. Tentang perusahaan yang menawarkan surat berharga
b. Tentang profesi dalam pasar modal
c. Tentang perdagangan surat berharga

Sehingga sebenarnya yang merupakan “target yuridis” dari pengaturan hukum terhadap pasar modal pada pokoknya adalah sebagai berikut:
1. Keterbukaan informasi
2. Profesionalisme dan tanggung jawab para pelaku pasar modal
3. Pasar yang tertib dan modern
4. Efesiensi, kewajaran serta Perlindungan investor

Pelanggaran di Pasar Modal
Dalam UUPM, selain dimuat sanksi perdata dan administrasi, juga dilengkapi dengan sanksi pidana yang diatur dalam Bab XV tentang “Ketentuan Pidana” (Pasal 103 Pasal 110). Perumusan sanksi pidana dalam Undang Undang ini dimaksudkan untuk mengantisipasi pelanggaran hukum (tindak pidana) pasar modal, baik yang berkualifikasi sebagai kejahatan, maupun pelanggaran.

Adapun bentuk-bentuk pelanggaran yang dapat ditemukan dalam Pasar modal diantaranya ialah:
a. Informasi Menyesatkan
b. Transaksi Benturan Kepentingan
c. Manipulasi Pasar
d. Kegiatam Pasar Modal Tanpa Izin
e. Pengendalian Inheren
f. Keterbukaan Informasi
g. Perdagangan Orang Dalam (Insider Trading)

Pengertian Insider Trading dan Latar Belakang Pelarangannya
Yang dimaksud dengan Insider trading adalah perdagangan efek yang dilakukan mereka yang tergolong “orang dalam” perusahaan (dalam artian luas), perdagangan mana yang didasarkan karena adanya suatu “informasi Orang dalam” (inside Information) yang penting dan belum terbuka untuk umum, dengan perdagangan mana, pihak perdagangan insider tersebut mengharapkan akan mendapatkan keuntungan ekonomi secara pribadi, langsug atau tidak atau yang merupakan keuntungan jalan pintas (short swing profit) . Dalam bahasa hukum, ini merupakan tindakan memperkaya diri sendiri secara tidak sah, atau memiliki apa yang sebenarnya bukan merupakan haknya .

Dari pengertian insider trading tersebut di atas, maka secara yuridis, ditemukan beberapa elemen dari suatu pranata hukum Insider trading, yaitu sebagai berikut:
1. Adanya perdangan efek
2. Dilakukan orang dalam perusahaan
3. Adanya inside information
4. Inside Information tersebut belum terbuka untuk umum
5. Perdagangan dimotivisir oleh adanya inside information tersebut
6. Tujuannya untuk mendapat keuntungan yang tidak layak

Ada dua istilah penting dalam rumusan ini, yakni “orang dalam” dan “informasi orang dalam”. Yang termasuk kategori orang dalam misalnya adalah: komisaris, direktur, pegawai perusahaan, dan pemegang saham utama perusahaan. Selain itu, orang di luar perusahaan — bisa profesional atau pegawai perusahan lain yang jadi konsultan, kontraktor, pemasok — juga merupakan orang dalam.

Adapun informasi orang dalam adalah informasi material tentang perusahaan yang belum diumumkan kepada publik. Sampai di sini, kita bisa menyimpulkan bahwa transaksi orang dalam atau insider trading adalah transaksi saham yang didasari informasi penting tentang perusahaan yang masih rahasia. Transaksi itu bisa dilakukan oleh orang dalam perusahaan maupun pihak luar.
Beberapa pertimbangan adanya insider trading antara lain sebagai berikut:
1. Insider Trading berbahaya bagi mekanisme Pasar yang Fair dan Efisien
2. Insider Trading Juga berdampak Negatif bagi emiten
3. Kerugian Materiil bagi Investor
4. Kerahasiaan itu milik negara (Teori Business Property)

Insider Trading dalam UU No.8 tahun 1995
Undang-Undang Pasar Modal No.8 tahun 1995 pasal 95 memberi arti kepada orang dalam sebagi pihak-pihak yang tergolong dalam:
1. Komisaris, Direktur, atau pengawas perusahaan terbuka
2. Pemegang saham utama perusahan terbuka
3. Orang yang karena kedudukannya, profesinya atau karena hubungan usahanya dengan perusahaan terbuka memungkinkan memperoleh informasi orang dalam. Dengan kedudukan disini dimaksudkan sebagai lembaga, institusi atau badan pemerintahan. Sementara yang merupakan “hubungan usaha” adalah hubungan kerja atau kemitraan dalam kegiatan usahanya, seperti, nasabah, pemasok, kontraktor, pelanggan, kreditur, dan lain-lain
4. Pihak yang tidak lagi menjadi pihak sebagaimana tersebut dalam point 1,2,3 tersebut sebelum lewat jangka waktu 6 bulan.

Ada juga yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “orang Dalam” adalah para pemegang saham dari suatu perusahaan terbuka yang juga menjabat suatu posisi eksekutif. Juga terhadap para pedagang menurut jabatannya, seperti yang dibedakan dari seorang anggota dari masyarakat yang menanam modalnya, yang dikenal sebagai seorang “insider” atau “lamb.”

Sebenarnya masih terdapat pihak lain selain yang disebut dalam Undang-undang Pasar Modal No.8 tahun 1995, yang mestinya masih mungkin dan pantas dijerat dengan perbuatan insider trading, yakni:
1. Pihak lain yang mnerima informasi dari insider(secara tidak melawan hukum) yang masih belum kategori persyaratan “dengan pembatasan”
2. Pihak yang menerima informasi dari insider secara pasif, tetapi kemudian menggunakan dalam artian trading.
3. Tippee (Outsider) baik yang pasif maupun akif dalam mencari informasi tanpa mencarinya
4. Secondary tippee (pihak lain yang menerima informasi bukan langsung dari orang dalam tetapi melalui tippee lain)

Selain itu terdapat juga Pihak-pihak yang seharusnya dikecualikan sebagai insider trading adalah sebagai berikut:
1. Analyst yang independen, seperti orang luar yang ahli dalam bidang tertentu, di mana dengan keahliannya dapat memperkirakan dengan tepat tentang apa yang terjadi dalam perusahaan, atau
2. Penerima informasi secara kebetulan, seperti seseorang yang kebetulan “nguping” percakapan di antara dua orang di sebuah warung pojok.

Tinjauan mengenai Prinsip Keterbukaan
Pengertian Keterbukaan
Tujuan penegakan prinsip ini untuk menjaga kepercayaan investor sangat relevan ketika munculnya ketidakpercayaan publik terhadap pasar modal, yang pada gilirannya mengakibatkan pelarian modal (“capital flight”) secara besar-besaran dan dapat mengakibatkan kehancuran pasar modal (bursa saham) . Keterbukaan juga merupakan salah satu bagian dari prinsip GCG (Good Corporate Governance). Secara asumtif, jika GCG dan keterbukaan itu terwujud dalam perusahaan yang sahamnya listing di bursa, tentu akan menambah kepercayaan perusahaan dan investor. Dan bagi negara, prinsip keterbukaan ini berguna mengefektifkan dan mengintensifkan pajak yang akan meningkatkan pendapatan negara .

Dalam UU No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal juga dijelaskan tentang prinsip keterbukaan ini. Dalam pasal 1 angka 25 disebutkan bahwa Prinsip Keterbukaan adalah pedoman umum yang mensyaratkan emiten, perusahaan publik, dan pihak lain yang tunduk pada undang-undang ini untuk menginformasikan kepada masyarakat dalam waktu yang tepat seluruh informasi material mengenai usahanya atau efeknya yang dapat berpengaruh terhadap keputusan pemodal terhadap efek dimaksud dan atau harga dari efek tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan informasi atau fakta material adalah informasi atau fakta penting dan relevan mengenai peristiwa, kejadian, atau fakta yang dapat mempengaruhi harga efek pada bursa efek dan atau keputusan pemodal, calon pemodal, atau pihak lain yang berkepentingan atas informasi atau fakta tersebut .

Pada dasarnya pelaksanaan keterbukaan di pasar modal terbagi menjadi tiga tahap, yaitu :
1. keterbukaan pada saat melakukan penawaran perdana (primary market level) yang didahului dengan pengajuan Pernyataan Pendaftaran Emisi ke Bapepam dengan menyertakan semua dokumen penting yang disyaratkan dalam Peraturan Nomor IX.C.1. tentang Pedoman Bentuk dan Isi Penyataan Pendaftaran.
2. Keterbukaan setelah emiten mencatat dan memperdagangkan efeknya di bursa (secondary market level). Emiten wajib menyampaikan laporan keuangan berkala (continously disclosure) kepad Bapepam dan Bursa sesuai Peraturan Nomor X.K.2.
3. Keterbukaan karena terjadi peristiwa penting dan laporannya harus disampaikan secara tepat waktu (timely disclosure), yakni peristiwa yang dirinci dalam Peraturan Nomor X.K.1.

Kasus Insider Trading PT Gas Negara
Dalam kasus yang berjalan selama hampir setahun ini, ada 3 hal yang dihadapi oleh PT. PGN mulai dari pelanggaran prinsip keterbukaan hingga insider trading. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut :
1. Pelanggaran prinsip disclosure terhadap keterlambatan penyampaian laporan kepada Bapepam dan masyarakat tentang peristiwa material.
Dalam Pasal 86 ayat (2) UU No. 5 tahun 1995 tentang Pasar Modal disebutkan bahwa perusahaan publik menyampaikan laporan kepada Bapepam dan mengumumkan kepada masyarakat tentang peristiwa material yang dapat mempengaruhi harga efek selambat-lambatnya pada akhir hari kerja ke-2 (kedua) setelah terjadinya peristiwa tersebut.

Pada kenyataannya PT. Gas Negara terlambat melaporkan fakta atas penundaan proyek pipanisasi yang dilakukan oleh PT PGN. Dalam hal ini keterlambatan pelaporan keterbukaan informasi sebanyak 35 hari. Mengenai informasi penurunan volume gas dan informasi tertundanya gas in Dikategorikan sebagai fakta material dalam Peraturan Nomor X.K.1. Sehingga telah jelas, bahwa PT. Gas Negara melanggar pasal 86 ayat (2) UU No. 5/1995 jo. Peraturan Nomor X.K.1. dengan pelanggaran ini PT. PGN dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp. 35 juta .

2. Pelanggaran prinsip disclosure terhadap pemberian keterangan yang secara material tidak benar.
Ada beberapa hal yang seringkali dilarang dalam hal keterbukaan informasi, di antaranya sebagai berikut :
a. Memberikan informasi yang salah sama sekali.
b. Memberikan informasi yang setengah benar.
c. Memberikan informasi yang tidak lengkap.
d. Sama sekali diam terhadap fakta/informasi material.
Keempat hal ini dilarang karena oleh hukum dianggap dapat menimbulkan ”misleading” bagi investor dalam memberikan judgement nya untuk membeli atau tidak suatu efek .
Ketentuan ini juga diadopsi dalam pasal 93 UU No. 8/1995 tentang Pasar Modal, yang menyebutkan bahwa tiap pihak dilarang, dengan cara apa pun, memberikan keterangan yang secara material tidak benar atau menyesatkan sehingga mempengaruhi harga Efek di Bursa Efek .

Dalam kasus ini PT. PGN yakni memberikan keterangan material tidak benar tentang rencana volume gas yang dapat dialirkan melalui proyek SSWJ (South Sumatera-West Java) . Fakta itu sudah diketahui atau sewajarnya diketahui oleh direksi, yang kemudian seharusnya keterangan itu disampaikan kepada publik, namun tidak disampaikan. Sehingga jelas terjadi bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap pasal 93 UU No. 8/1995 dan diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp. 15 milyar . Oleh karena itu, sudah sepatutnya dan sewajarnya Bapepam-LK menjatuhkan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp. 5 miliar kepada Direksi PT PGN yang menjabat pada periode bulan Juli 2006 s.d. Maret 2007 yaitu Sutikno, Adil Abas, Djoko Pramono, WMP Simanjuntak dan Nursubagjo Prijono.

3. Keterlibatan fiduciary position dalam kasus insider trading transaksi efek PGAS
Dalam pasal 95 UU No. 8/1995 tentang Pasar Modal menerangkan bahwa orang dalam dari perusahaan publik yang mempunyai informasi orang dalam dilarang melakukan transaksi atas Efek Emiten atau Perusahaan Publik dimaksud.
Penjelasan pasal 95 memberi arti kepada orang dalam sebagai pihak-pihak yang tergolong dalam:
1. Komisaris, Direktur, atau pengawas perusahaan terbuka
2. Pemegang saham utama perusahan terbuka
3. Orang yang karena kedudukannya, profesinya atau karena hubungan usahanya dengan perusahaan terbuka memungkinkan memperoleh informasi orang dalam. Dengan kedudukan disini dimaksudkan sebagai lembaga, institusi atau badan pemerintahan. Sementara yang merupakan “hubungan usaha” adalah hubungan kerja atau kemitraan dalam kegiatan usahanya, seperti, nasabah, pemasok, kontraktor, pelanggan, kreditur, dan lain-lain
4. Pihak yang tidak lagi menjadi pihak sebagaimana tersebut dalam point 1,2,3 tersebut sebelum lewat jangka waktu 6 bulan

Bahwa pada periode 12 September 2006 sampai dengan 11 Januari 2007, 9 orang dalam PGAS melakukan transaksi saham PGAS, baik direksi maupun mantan direksi. Sehingga unsur-unsur di atas terpenuhi. Sanksi tersebut ditetapkan antara lain dengan mempertimbangkan pola transaksi dan akses yang bersangkutan terhadap informasi orang dalam.

Kesimpulan
Dari paparan tulisan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut :
1. PT. Gas Negara melanggar pasal 86 ayat (2) UU No. 5/1995 jo. Peraturan Nomor X.K.1. karena terlambat melaporkan fakta atas penundaan proyek pipanisasi yang dilakukan oleh PT PGN. Dalam hal ini keterlambatan pelaporan keterbukaan informasi sebanyak 35 hari. Mengenai informasi penurunan volume gas dan informasi tertundanya gas in dikategorikan sebagai fakta material dalam Peraturan Nomor X.K.1.

2. Mengenai pemberian keterangan yang secara material tidak benar tentang rencana volume gas yang dapat dialirkan melalui proyek SSWJ (South Sumatera-West Java) jelas bahwa PT PGN melakukan pelanggaran terhadap pasal 93 UU No. 8/1995 . Oleh karena itu, sudah sepatutnya dan sewajarnya Bapepam-LK menjatuhkan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp. 5 miliar kepada Direksi PT PGN yang menjabat pada periode bulan Juli 2006 s.d. Maret 2007.

3. Terkait dengan keterlibatan orang dalam PT. PGN dalam kasus ini maka telah jelas bahwa orang dalam PT. PGN ini melanggar pasal 95 UU No. 8/1995 tentang Pasar Modal yang menerangkan bahwa orang dalam dari perusahaan publik yang mempunyai informasi orang dalam dilarang melakukan transaksi atas Efek Emiten atau Perusahaan Publik dimaksud hal ini diperjelas dalam penjelasan pasal 95.

Rekomendasi
Sedkit saja dari kami mengenai rekomendasi yang ingin disampaikan tentang tulisan ini. Yakni sebagai berikut :
1. Bahwa setiap emitan harus menjalankan prinsip disclosure ini dengan sungguh-sungguh, sehingga kesalahan akibat ketidakterbukaannya terhadap suatu fakta atau material dapat menimbulkan kerugian yang amat besar, tidak hanya kepada investor sendiri, namun dapat berakibat kepada emiten itu sendiri, akibat kerugian yang diderita akibat kasus itu.

2. Mengenai penerapan sanksi administratif berupa denda, maka terkait dengan adanya kasus ini belum adanya mekanisme yang jelas mengenai penerapan denda terhadap pihak sebagaimana dimaksud dalam pasal 93 dan pasal 95. Dalam pasal 104 hanya dikemukakan mengenai batasan atas yakni pidana penjara 10 tahun dan denda paling banyak Rp. 15 milyar. Oleh karena itu harus adanya batasan yang jelas mengenai denda ini. Terutama mengenai batas bawah dalam penerapan denda.

Referensi :

Abdurrahman, A, Ensiklopedia Ekonomi Keuangan dan Perdagangan
Munir Fuady, Pasar Modal Modern (Tinjauan Hukum
M. Irsan Nasarudin & Indra Surya,  Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia
Prof. C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil. Modul Hukum Dagang.
Sumantoro, Aspek-aspek Hukum dan Potensi Pasar Modal Di Indonesia

Disertasi Elfira Taufani, S.H., M.Hum, Penegakkan Hukum Di bidang Pasar Modal, januari 2005
Bismar Nasution, NAPAS PELAKSANAAN PRINSIP KETERBUKAAN, Majalah Ombudsman, Edisi 31 Maret, Jakarta, 2002

Hukumonline.com
Detik.com

UU. No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal
Peraturan Bapepam nomor X.K.1
Pers Release Bapepam-LK, 1 Februari 2007
Pers Release Bapepam-LK, 13 Maret 2007
Pers Release Bapepam-LK, 27 Desember 2007

About these ads

25 Comments

Filed under Hukum Bisnis, Law

25 responses to “Pelanggaran Prinsip Disclosure dalam Insider Trading (Kasus PT. Gas Negara)

  1. Ema

    Permisi…ya Pak, saya copy paste sebagian tulisan bapak tentang PGN diatas, sebagai bahan masukan untuk tugas kampus. Tapi nama & url bapak tetap saya cantumin koq. Terima kasih sebelumnya

  2. bocahpinggiran

    oke makasih. tapi saia blom bapak2..ahahaha..
    santai aja..

  3. coluz

    Lae…
    minta izin copy artikel mu ya..
    buat bab 3 T A ku..
    sukses ya..

    salam hormat saya untuk anda.

  4. bocahpinggiran

    oke santai aja.. saya juga lg nyusun ta…
    hehe

  5. andika

    maaf pak. saya butuh file ini untuk bahan buat paper kuliah. mohon ijin tuk copy

  6. bocahpinggiran

    oke silakan di copy..

  7. ajeng

    Mohon ijin ya Pak/mas, saya ingin copy paste tulisan bapak tentang PT.PGN diatas, sebagai bahan untuk tugas kampus.nama & url bapak akan tetap saya cantumkan. Terima kasih sebelumnya

  8. Andersen

    permisi bacaannya sungguh menarik, boleh copy sedikit ya untuk bab3 saya hehe

  9. bocahpinggiran

    boleh.. silahkan dipergunakan dengan baik. :)

  10. bocahpinggiran

    iya boleh saja..
    terima kasih sudah membaca tulisan saya. :)

  11. Dhian Adhe

    Gan, ijin nempel link ya . . .haturnuhun

  12. Hening

    Permisi, Mas
    saya mau minta izin untuk mengcopy tulisan anda, soalnya saya ada tugas yang berhubungan dengan hal di atas.
    Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

  13. fajar

    Mohon ijin makalah saya jadikan inspirasi makalah saya untuk tugas akuntansi. terima kasih banget

  14. bocahpinggiran

    ya boleh

  15. bocahpinggiran

    ya boleh semoga sukses dengan tugasnya..

  16. bocahpinggiran

    ya sama-sama..

  17. Firda

    izin copy ya mas… :)

  18. prihandani r musfiroh

    om.. ijin copas beberapa informasi buat mading kampus yaa…^^!
    oia, nama dan urlnya juga sudah saya copas…^^ trimakasih sbelumnya..

  19. tito

    ijin copy beberapa alinea bos …

    salam sukses

  20. bocahpinggiran

    ya boleh.. silakan.. wow mading kampus ? keren..

  21. bocahpinggiran

    oke. silakeun..

    salam sukses juga..

  22. thank you, I had copied and pasted your article for my task,

  23. bocahpinggiran

    thanks, ur welcome.. :)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s