Independensi di Lantai Bursa

bursaBeberapa hari yang lalu, ketika saya masuk ke dalam suatu grup di situs facebook, saya mendapati sebuah pertanyaan cukup menarik. Kurang lebih seperti ini “…mengingat krisis global yang menghantam perekonomian indonesia, dan khususnya dunia pasar modal kita, apakah memang sistem keuangan modern memang perlu dikaji ulang atau biarlah terus karena kita percaya kemapanannya?”. Suatu pertanyaan yang cukup retoris dan menggelitik, karena menjawab pertanyaan tersebut bukanlah hal yang mudah, sama seperti apakah krisis moneter 1998 sudah berakhir?.

Saya bukan ingin membahas tentang keberadaan sistem keuangan modern saat ini, itu hanyalah introduksi, dari sebuah keadaan kondisi perekonomian indonesia belakangan ini yang dipertanyakan ulang oleh masyarakat, bahkan oleh beberapa ahli keuangan saat ini. Kondisi pasar modal kita yang sedang kebingungan yang berimplikasi pada bingungnya investor untuk menaruh modal. Karena ambruknya IHSG yang sangat signifikan bulan oktober, dan demam obama yang diharapkan dapat menaikkan kepercayaan pasar ternyata kurang ampuh. IHSG terguling ke level 1.119,95., yang merupakan level terendah sejak Juni 2006. Dalam perjalanan satu bulan tersebut ternyata penuh dengan gonjang-ganjing, mulai dengan banyaknya pelaku short selling, hingga independensi Bapepam-LK yang dipertanyakan kembali.

Perjalanan pasar modal Indonesia kuartal terakhir tahun ini dirasakan cukup berat dan terkesan buru-buru. Pertama, dengan banyaknya pelaku pasar yang melakukan tindakan short selling dalam kegiatan bursa. Dalam data yang dikeluarkan oleh Tim pemeriksaan yang beranggotakan pejabat Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) serta Bursa Efek Indonesia (BEI) kurang lebih ada 16 saham yang diidentifikasikan menjadi penyebab utama penurunan (IHSG). Transaksi saham tersebut dilakukan oleh belasan sekuritas dengan cara short sell. Besarannya pun cukup signifikan, hingga mencapai jutaan saham.

Suspensi yang dilakukan oleh BEI ternyata cukup berpengaruh, minimal dapat meningkatkan IHSG, meski hanya terkoreksi sedikit. Ya, sedikit saja, hanya 3,28%. Hal ini merupakan ujian yang sangat berat bagi jajaran Departemen Keuangan, khususnya bagi Bapepam-LK dan BEI. Terlebih ketika muncul kasus BUMI Resources, yang mempertanyakan independensi dari Bapepam-LK dan BEI tersebut. Bahwa mereka adalah suatu badan independen, tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun. Keputusan pemerintah memperpanjang suspensi terhadap saham BUMI menimbulkan sikap inkonsistensi dan isu terhadap keberadaan salah seorang menteri di balik saham BUMI tersebut.

Inkonsistensi yang muncul terkait dengan adanya keputusan pemerintah dengan membuka-tutup bursa seenaknya, tanpa mempedulikan investor yang lain, apalagi investor dengan modal yang kecil. Keputusan tersebut bukanlah suatu kebijakan yang populis dalam pergerakan pasar. Mengingat bursa adalah sesuatu yang likuid, mudah bergerak, bahkan dalam hitungan detik keadaan suatu perusahaan dapat berubah, bahkan hingga undervalued. Dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal disebutkan bahwa Bursa Efek didirikan dengan tujuan menyelenggarakan perdagangan efek yang teratur, wajar, dan efisien. Ketiga prinsip yang mendasari pembentukan bursa efek diingkari sendiri dengan inkonsistensi kebijakan yang dikeluarkan. Meskipun kebijakan suspensi tersebut adalah untuk kepentingan pasar juga, namun perlu diperhatikan kepentingan mana atau jika lebih ditekankan lagi adalah kepentingan pihak atau perusahaan mana yang dilindungi.

Dengan perpanjangan suspensi yang dikeluarkan oleh Bapepam, menimbulkan isu lanjutan mengenai kepentingan di balik penyelamatan saham BUMI Resources. Sudah menjadi rahasia umum bahwa nama seorang menteri dikaitkan dengan keberadaan saham tersebut dengan melakukan intervensi terhadap keberadaan badan otoritas bursa, dengan cara memperpanjang suspensi terhadap saham BUMI. Sehingga saham BUMI tidak terus melorot dan hancur. Meskipun dilakukan perpanjangan suspensi selama beberapa hari, namun harga saham itu tetap tidak terkendali.

Jika memang benar seperti itu adanya, maka prinsip independensi yang dimiliki oleh badan otoritas bursa hanyalah sekedar teori belaka, tanpa implementasi yang nyata. Bukankah keberadaan badan otoritas bursa diperlukan guna menciptakan pasar yang sehat, sebagaimana diamanatkan dalam UU No.8/1995 pasal 10. Tentulah dengan menciptakan kebijakan yang jelas, transparan dan wajar. Tulisan saya bukan ingin mendeskreditkan suatu nama menteri, atau mengungkit perpecahan di dalam kabinet Indonesia yang tak lagi Bersatu yang konon kabarnya memancing seorang menteri ingin mengundurkan diri. Namun di balik itu semua adalah ini semua tentang suatu prinsip nyata tentang pasar yang diciptakan untuk mengakomodasi semua investor. Dan tentunya sebuah pasar yang sehat adalah pasar yang jelas, dan tidak menutupi segala informasi, apalagi memberikan informasi yang menyesatkan. Atau dengan ini, pertanyaan di awal bisa terjawab, apakah keberadaan sistem keuangan modern perlu dikaji ulang ataukah kita percaya dengan kemapanannya dengan menjadi budaknya?

Leave a comment

Filed under economic and business

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s