Pengadilan HAM dalam Transisi Demokrasi di Indonesia

hamPendahuluan
Beberapa bulan lagi negara ini akan mencapai satu dasawarsa dalam perjalanan reformasinya. Perjalanan yang berliku, penuh gesekan serta agenda-agenda yang tak terselesaikan. Demokratisasi yang didambakan oleh rakyat, tak sepenuhnya berjalan mulus. Sebuah transisi demokrasi yang tertunda, atau bahkan mengalami kebuntuan. Dalam partisipasi politik misalnya, masyarakat masih dianggap hanya sebagai komoditas kebijakan semata. Telah menjadi rahasia umum bahwa aspirasi masyarakat bisa dengan mudah ditundukkan oleh kekuatan uang. Mungkin benar apa yang dikatakan Giddens bahwa demokrasi terjadi bila ada keseimbangan antara kekuatan pasar dan politik.

Di Indonesia hubungan pasar dengan politik begitu mesra, simbiosis mutualisme. Bahkan kekuatan pasar terkadang begitu dominan memainkan peranannya dibandingkan dengan partisipasi politik publik. Akibatnya, pasar adalah penentu kebijakan politik. Dan pembuat kebijakan berada di bawah bayang-bayang pemilik modal, dan pasti mengalami ketergantungan pada mereka.Gejala ini menggambarkan proses transisi demokrasi sebagaimana dikatakan Schmitter, terlalu banyak orang yang berkeinginan menjadi pencari keuntungan dari ketidakpastian era transisi. Mereka sekarang sangat banyak kita jumpai di publik dengan berbagai kedok, sok reformis, sok mengritik, dan provokasi. Di
balik itu semua, ujung-ujungnya rakyat dijadikan objek pelengkap penderita
dalam berbagai permainan politik .

Sebelum melangkah lebih jauh, kita haru dahulu melihat apa yang disebut transisi itu. Transisi adalah interval antara satu rejim politik dan rejim yang lain. Transisi dibatasi oleh dimulainya proses perpecahan rejim autoritarian oleh pengesahan beberapa bentuk demokrasi, kembalinya beberapa bentuk pemerintahan otoriter atau kemunculan beberapa suatu alternatif revolusioner. Selama masa transisi aturan yang ada cenderung berada dalam genggaman pemerintah otoriter. Penguasa ingin mempertahankan kekuasaannya untuk menentukan aturan dan hak-hak yang dalam kondisi demokrasi yang mantap dipagari oleh perundangan. Istilah lainnya adalah demokrasi.Unsur-unsur kunci demokrasi adalah keterlibatan warga negara dalam pengambilan keputusan politik, kesederajatan diantara warga negara, kesederajatan kebebasan dan kemerdekaan yang diberikan atau dipertahankan warga negara, sistem perwakilan dan sistem pemilu .

Transisi Demokrasi
PROSES transisi menuju demokrasi di belahan dunia mana pun akan selalu dihadapkan pada masalah penyelesaian kejahatan kemanusiaan, yang harus dihadapi pemerintahan baru. Pola penanganan kasus-kasus tersebut akan sangat menentukan mulus tidaknya sebuah proses transisi menuju demokrasi. Begitu juga dengan Indonesia, sebuah pemerintahan demokratis yang terbentuk setelah jatuhnya Soeharto, dihadapkan pada dua masalah besar yang diwariskan yaitu kekerasan politik yang mengakibatkan banyaknya korban manusia yang dilakukan Soeharto dan mesin politik Orde Baru, khususnya militer, serta penjarahan harta milik negara oleh Soeharto dan kroni serta mantan pejabat Orde Baru.

Proses transisi menuju demokrasi di Indonesia dan juga di belahan lain ternyata tidak semudah yang dibayangkan. Bahkan mengandung derajat ketidakpastian yang tinggi. Transisi bisa mengarah kepada demokrasi tapi sebaliknya bisa juga malah menciptakan keadaan yang lebih buruk daripada pemerintahan sebelumnya.

Faktor struktural yang sebelumnya menjadi pusat perhatian bergeser ke faktor elit. Di sini perilaku elit menjadi variabel signifikan dalam menjelaskan tumbangnya rejim otoriter. Pertama, aktor kunci dalam proses transisi adalah elit politik, baik yang di dalam pemerintahan maupun oposisinya. Kedua, aktor-aktor tersebut dibedakan menurut orientasi mereka terhadap perubahannya seperti moderat-ekstrem. Ketiga, aktor-aktor tersebut berperilaku strategis, tindakan-tindakan mereka dipengaruhi oleh tingkat penilaian mereka terhadap saingan maupun sekutunya sendiri. Keempat, demokrasi merupakan hasil dari negosiasi, baik secara eksplisit maupun implisit. Dengan penekanan pada faktor elit, maka teori transisi menuju demokrasi menaruh perhatian besar dalam hal model, strategi maupun taktik .

Realitas yang terjadi membuat beberapa kalangan khawatir terhadap proses transisi menuju demokrasi. Ketika transisi demokrasi menuntut adanya semangat untuk
berkompromi guna mencari penyelesaian, elite politik di Indonesia ternyata terlalu cepat untuk terjebak dalam sebuah praktik perpolitikan untuk memperebutkan kekuasaan. Padahal, elite politik mempunyai tugas mencapai konsensus guna menyelesaikan permasalahan warisan yang ditinggalkan rezim sebelumnya.


Pengadilan HAM dalam transisi demokrasi

Menurut ketentuan dalam UU 39 tahun 1999, khususnya pasal 1 butir 1 mnyebutkan bahwa Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Masalah promosi dan perlindungan HAM di Indonesia menjadi salah satu pemantik terjadinya gerakan reformasi di Indonesia pada penghujung tahun 1998. Reformasi sendiri pada dasarnya merupakan usaha sistematis dari seluruh bangsa Indonesia untuk rnengaktualisasikan kembali nilai demokrasi yang pada masa sebelumnya mengalami distorsi. Eksistensi promosi dan perlindungan HAM yang efektif merupakan salah satu indeks demokrasi yang sangat penting.

Komitmen Indonesia terhadap HAM dibuktikan melalui keberadaan TAP MPR-RI No. XVII/MPR/1998; UU No.39 Tahun 1999 dan UU No.26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM dan puncaknya adalah pemantapan pengaturan HAM dalam UUD 1945 melalui proses amandemen. Hal ini juga dibarengi dengan langkah-Iangkah ratifikasi terhadap berbagai instrumen HAM internasional.

Pengadilan HAM merupakan jenis pengadilan yang khusus untuk mengadili kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Pengadilan ini dikatakan khusus karena dari segi penamaan bentuk pengadilannya sudah secara spesifik menggunakan istilah pengadilan HAM dan kewenangan pengadilan ini juga mengadili perkara-perkara tertentu. UU No. 26 Tahun 2000 yang menjadi landasan berdirinya pengadilan HAM ini mengatur tentang beberapa kekhususan atau pengaturan yang berbeda dengan pengaturan dalam hukum acara pidana. Pengaturan yang berbeda atau khusus ini mulai sejak tahap penyelidikan dimana yang berwenang adalah Komnas HAM sampai pengaturan tentang majelis hakim dimana komposisinya berbeda dengan pengadilan pidana biasa. Dalam pengadilan HAM ini komposisi hakim adalah limaorang yang mewajibkan tiga orang diantaranya adalah hakim ad hoc .

Pengaturan yang sifatnya khusus ini didasarkan atas kerakteristik kejahatan yang sifatnya extraordinary sehingga memerlukan pengaturan dan mekanisme yang seharusnya juga sifatnya khusus. Harapan atas adanya pengaturan yang sifatnya khusus ini adalah dapat berjalannya proses peradilan terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat secara kompeten dan fair. Efek yang lebih jauh adalah putusnya rantai impunity atas pelaku pelanggaran HAM yang berat dan bagi korban, adanya pengadilan HAM akan mengupayakan adanya keadilan bagi mereka.

Namun pepatah tiada gading yang tak retak tetap berlaku bagi ketentuan peraturan perundang-undangan ini. Salah satu hambatan terberat terdapat dalam Pasal 43 ayat 2 dalam Undang- Undang (UU) No 26 Tahun 2006 tentang Pengadilan HAM. Dalam pasal itu disebutkan, ‘Pengadilan HAM Ad Hoc sebagaimana disebut dalam Pasal (1) dibentuk atas usul Dewan Perwakilan Rakyat berdasarkan peristiwa tertentu dengan Keputusan Presiden’. Atas hal ini Mkmengeluarkan keputusan yang menggugurkan kata-kata ”dugaan” pada penjelasan pasal tersebut karena dianggap menimbulkan ketidakpastian hukum .

Putusan MK ini justru mempertegas posisi Komnas HAM melakukan penyelidikan lebih jauh terkait dugaan pelanggaran HAM berat yang selama ini terabaikan.Komnas bakal berkoordinasi lebih intensif dengan Kejagung selaku institusi berwenang melakukan penyidikan dan penuntutan.

Hal lain yang bisa menjadi ganjalan adalah masih adanya perbedaan persepsi tentang apa yang dimaksudkan dengan “pelanggaran HAM berat”, “pelanggaran HAM”, dan tindak pidana biasa. Dalam pasal 7 UU No 26/2000 disebutkan:
Pelanggaran HAM berat meliputi:
(a) kejahatangenosida;
(b) kejahatan terhadap kemanusiaan.

Sedang dalam Pasal 9 disebutkan, Kejahatan terhadap kemanusiaan adalah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bawa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil berupa
(a) pembunuhan,
(b) pemusnahan,
(c)perbudakan,
(d) pengusiran,
(e) perampasan kemerdekaan,
(f) penyiksaan,
(g) perkosaan,
(h) penganiayaan kelompok tertentu,
(i) penghilangan orang secara paksa, dan
(j) kejahatan apartheid.
Kata kunci dari pelanggaran HAM berat adalah unsur meluas dan sistematis.

Beban pembuktian dalam Pengadilan HAM Ad Hoc tetap diemban oleh jaksa penuntut umum. Cara berpikir jaksa yang fragmentaris yang membagi kasus-kasus pelanggaran HAM dalam waktu dan tempat yang berbeda memang mengkhawatirkan. Dikhawatirkan jaksa tak bisa membuktikan adanya unsur meluas dan sistematis dalam kasus kejahatan HAM Timtim. Masih adanya waktu sekitar dua bulan ada baiknya kalau jaksa meneliti kembali dakwaan yang disusunnya. Dakwaan akan sangat menentukan suskses tidaknya proses peradilan itu. Bahkan, bila perlu kejaksaan pun menggunakan penuntut umum ad hoc. Selain karena alasan rofesionalisme, penunjukan penuntut umum ad hoc diharapkan bisa meningkatkan derajat kepercayaan masyarakat internasional terhadap lembaga penuntut umum itu sendiri .

Penutup
Sebuah kejahatan kemanusiaan berskala luas yang memakan korban jiwa manusia memang harus diungkapkan duduk soalnya, bagaimana proses terjadinya, dan siapa yang harus bertanggung jawab. Itulah esensi dari pengungkapkan apa yang disebut kebenaran (truth). Setelah kebenaran bisa diungkapkan barulah bisa dipikirkan proses selanjutnya
yang mengarah kepada rekonsiliasi.

Terlepas dari masih terbukanya lubang-lubang yuridis, salah satu hal mendasar yang menjadi penting adalah kesadaran untuk memberikan keadilan bagi para korban kekerasan politik. Ada empat hak korban yang seharusnya menjadi titik perhatian bagi para aktor yang akan terlibat dalam proses peradilan HAM Ad Hoc. Pertama, hak korban untuk mengetahui kejadian sebenarnya dari peristiwa tersebut (victims right to know the truth), kedua hak korban untuk mendapatkan keadilan (victims right to justice). Ketiga, korban berhak untuk mendapatkan pemulihan (victims right to reparation) dan keempat, hak korban untuk mendapatkan jaminan bahwa kekerasan tersebut tidak akan terulang kembali (victims right at guaranteeing the non recurrence of violation).

Memenuhi keempat hak korban jelas bukanlah sesuatu yang mudah. Namun itu menjadi tanggung jawab negara. Perlu ada upaya untuk memberikan keempat hak korban itu. Sikap negara yang hanya mendiamkan dan menelantarkan korban tidak lain adalah upaya untuk melanggengkan kekerasan dan menelantarkan korban.

Dirangkum dari berbagai sumber

Benny Susetyo, Kemacetan Transisi Demokrasi Kita, freelists.org
Asep Setiawan , Pendekatan Konseptual terhadap transisi Demokrasi, globalisasi.wordpress.com
Zainal Abidin, S.H., PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA,elsam.or.id

Sindo Sore, Jalan Lapang Pengadilan HAM, okezone.com
Budiman Tanuredjo, Penanganan Kasus Pelanggaran HAM Timtim: SEBUAH EKSPERIMEN DI ERA TRANSISI, budimantanuredjo.blogspot.com

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s