Telaah Mengenai Tindak Pidana Money Laundry di Bidang Perbankan

Latar Belakang
Lembaga perbankan merupakan salah satu lembaga lembaga keuangan yang memiliki nilai teramat penting. Dalam berbagai kebijakan yag dikeluarkan dapat mempengaruhi perekonomian suatu negara. Namun karena pengaruhnya yang sangat besar maka tantangan terhadap dunia perbankan ini sangat riskan. Termasuk berbagai kejahatan yang dilakukan oleh bank, kemudian bank sebagai korban kejahatan, dan bank sebagai sarana antara keduananya, sebuah medium halus yang berdiri kokoh di antara hak publik dan kode etik rahasia bank. Dalam pembahasan kali ini penulis mencoba mengangkat bahasan tentang money laundry atau pencucian uang. Telah kita ketahui bersama bahwa dampak yang ditimbulkan oleh pencucian uang ini luar biasa, bahkan mengancam stabilitas ekonomi negara. Hal ini dikarenakan pencucian uang ini sangat mempengaruhi perkembangan berbagai kejahatan berat, seperti drugs trafficking, korupsi, illegal logging, dan sebagainya.

Di bidang ekonomi pencucian uang dapat merongrong sektor swasta yang sah karena biasanya pencucian uang dilakukan dengan menggunakan perusahaan (front company) untuk mencampur uang haram dengan uang sah sehingga bisnis yang sah kalah bersaing dengan perusahaan tersebut. Bagi pemerintah sendiri dampak ikutan selanjutnya adalah meningkatnya kejahatan-kejahatan di bidang keuangan dan menimbulkan biaya sosial yang tinggi terutama untuk biaya dalam meningkatkan upaya penegakan hukumnya.

Berkaitan dengan potensi meningkatnya kejahatan di bidang keuangan tersebut, diperkenalkan prinsip-prinsip pengawasan bank yang efektif oleh Basel Committee on Banking Supervision dalam Core Principles for Effective Banking Supervision bahwa penerapan prinsip mengenal nasabah merupakan faktor yang penting dalam melindungi kesehatan bank dan terhindar dari berbagai risiko. Dengan penerapan prinsip tersebut maka bank dapat terhindar dari berbagai risiko yaitu risiko operasional, risiko hukum, risiko terkonsentrasinya transaksi dan risiko reputasi karena bank tidak lagi digunakan sebagai sarana dan sasaran oleh pelaku kejahatan untuk mencuci uang hasil kejahatannya .

Pembahasan
Sejarah dan Perkembangan Pencucian Uang
Menurut Billy Steel istilah “money laundering” aslinya berasal dari bisnis Laundromats (tempat cuci otomatis) milik mafia di Amerika Serikat. Para gangster di sana telah memperoleh penghasilan yang besar dari pemerasan, pelacuran, judi dan penyelundupan minuman keras. Mereka menginginkan agar uang yang mereka peroleh tersebut terlihat sebagai uang yang halal. Salah satu caranya adalah dengan membeli atau mendirikan perusahaan yang bergerak di bisnis halal dan mencampurkan uang hasil kejahatannya dengan uang halal tersebut. Laundromats dipilih oleh para gangster ini sebab usaha Laundromats dilakukan dengan menggunakan uang tunai dan pasti menguntungkan sebagaimana yang dilakukan oleh Al Capone .

Tidaj hanya Al Capone dan mafia Sisilia saja yang bergerak dalam bisnis haram ini, namun kejahatan terorganisasi di belahan dunia lambat laun juga melakukan kejahatan ini. Contohnya adalah Yakuza Jepang, Kartel Kolombia, serta perusahaan kriminal dari Eropa Timur juga ikut meniru cara ini. Kemudian sesuai dengan dinamisnya peradaban, cara-cara uang dapat menjadi kotor dikategorikan menjadi dua. Pertama, memperoleh uang melalui cara-cara yang melanggar hukum, yakni dengan drugs trafficking, bribery, prostitution, terrorism, dan lain-lain. Kedua, dengan pengelakan pajak, yakni memeperoleh uang secara halal namun hanya sebagian yang dilaporkan kepada pemerintah .

Definisi dan Tujuan
Pencucian uang adalah proses atau perbuatan yang menggunakan uang hasil tindak pidana atau uang haram istilahnya proceed of crime. Dengan perbuatan itu, uang disembunyikan atau dikaburkan asal usulnya oleh si pelaku, sehingga kemudian seolah-olah muncul uang yang sah atau yang halal. Jadi dalam pengertian popular, pencucian uang itu, ada uang haram atau uang tidak sah kemudian dengan perbuatan dan proses tertentu, dikaburkan atau disembunyikan asal usulnya dijauhkan kemudian seolah-olah nanti muncul uang yang sah atau uang yang halal . Dalam pengertian yuridis pencucian uang dibedakan dalam dua tindak pidana.

Yang pertama tindak pidana aktif, di mana seseorang dengan sengaja menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbang- kan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan sehingga seolah-olah menjadi Harta Kekayaan yang sah .

Kedua dalam pasal 6 UU No. 25/2003, disebutkan tentang tindak pidana pencucian yang pasif yang dikenakan kepada setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, penerima hibah, sumbangan, penitipan, penukaran uang-uang yang berasal dari tindak pidana itu, dengan tujuan sama yaitu untuk mengaburkan, menyembunyikan asal-usulnya. Hal tersebut dianggap juga sama dengan melakukan pencucian uang.

Apabila para kriminal itu berhasil melakukan pencucian uang maka akan semakin dekat dengan tujuan pencucian uang tersebut untuk :
1. Menjauh dari kegiatan kriminal yang menghasilkan duit haram itu, sehingga dapat menyulitkan ptoritas untuk menangkap mereka.
2. Menjauhkan uang haram itu dari aktivitas haram tersebut, sehingga apabila kriminal itu ditangkap tidak dapat disita atau dirampas.
3. Menikmati manfaat dari uang haram tersebut tanpa menimbulkan kecurigaan dari pihak otoritas
4. menginvestasikan uang haram tersebut pada kegiatan kriminal yang akan datang atau dalam kegiatan usaha yang sah

Tahapan Proses Pencucian Uang
Untuk itu akan dijelaskan di bawah ini tiga tahap pencucian uang :
1. Placement
fase pertama dari proses pencucian uang haram ini ialah memindahkan uang haram dari sumber di mana uang itu diperoleh untuk menghindarkan jejaknya. Atau secara lebih sederhana agar sumber uang tersebut tidak diketahui oleh pihak penegak hukum. Metode yang paling penting dari “placement” ini adalah apa yang disebut sebagai “smurfing”. Melalui “smurfing” ini, maka keharusan untuk melaporkan transaksi uang tunai sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat dikelabui atau dihindari.

2. Layering
Setiap prosedur “placement” yang berarti mengubah lokasi fisik atau sifat haram dari uang itu adalah juga salah satu bentuk “layering”. Strategi “layering” pada umumnya meliputi, antara lain, dengan mengubah uang tunai menjadi aset fisik, seperti kendaraan bermotor, barang-barang perhiasan dari emas atau batu-batu permata yang mahal, atau “real estate.

3. Integration
Dengan perkataan lain, pelaku kriminal harus mengintegrasikan dana dengan cara legitimasi ke dalam proses ekonomi yang normal. Hal ini dapat dilakukan dengan cara menyampaikan laporan palsu yang menyangkut pinjaman uang.

Ketiga tahapan pencucian uang tersebut pada dasarnya dilakukan untuk menciptakan ”disassociation” antara uang atau harta hasil kejahatan dengan si penjahat serta tindak pidananya, sehingga proses hukum konvensional akan mengalami kesulitan dalam melacak si penjahat dan menemukan jenis tindak pidananya. Sebagaimana diketahui, harta kekayaan dari hasil kejahatan merupakan titik terlemah dari kejahatan itu sendiri. Apabila hasil kejahatan dapat ditelusuri, maka akan secara mudah diidentifikasi pihak-pihak yang terkait (pelaku tindak pidana) dan pada akhirnya teridentifikasi tindak pidananya. Dengan kata lain, pendekatan anti pencucian uang ini, ”gap” antara hasil tindak pidana, perbuatan pidana dan pelaku tindak pidana akan di-association-kan kembali yang pada akhirnya aparat penegak hukum dengan mudah menjerat si penjahat melalui penelusuran hasil kejahatan itu sendiri .

Pencegahan dan Pemberantasan Pencucian Uang

Sebagai salah satu entry bagi masuknya uang hasil tindak kejahatan, bank harus mengurangi risiko digunakannya sebagai sarana pencucian uang dengan cara mengenal dan mengetahui identitas nasabah, memantau transaksi dan memelihara profil nasabah, serta melaporkan adanya transaksi keuangan yang mencurigakan (suspicious transactions) yang dilakukan oleh pihak yang menggunakan jasa bank. Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah atau lebih dikenal umum dengan Know Your Customer Principle (KYC Principle) ini didasari pertimbangan bahwa KYC tidak saja penting dalam rangka pemberantasan pencucian uang, melainkan juga dalam rangka penerapan prudential banking untuk melindungi bank dari berbagai risiko dalam berhubungan dengan nasabah dan counter-party. Penerapan ketentuan tersebut dilakukan berdasarkan antara lain 40 rekomendasi FATF dan core principle no. 15 dari Basel Committee on Banking Supervision .

Dalam 40 FATF yang diterbitkan tahun 1996 dan kemudian disempurnakan pada bulan Juni 2003, antara lain mewajibkan lembaga keuangan untuk melakukan penelitian nasabah (customer due diligence) dan record keeping, menolak untuk melakukan hubungan koresponden dengan shell banks dan melaporkan transaksi keuangan yang mencurigakan (suspicious transaction reports/STR)

Dalam rekomendasinya, FATF mengkategorikan beberapa risiko bagi perbankan dan penyedia jasa keuangan lainnya yang terkait dengan penggunaan institusinya untuk keperluan pencucian uang. Risiko-risiko tersebut antara lain sebagai berikut :
1. Transaksi yang dilakukan oleh Politically Exposed Persons (PEPs)
2. Correspondent banking
3. Pelayanan jasa keuangan tanpa bertatap muka dengan melalui saran elektronis (electronic and other Non Face-to-Face Financial services)
4. Transaksi penarikan tunai
5. Penyimpanan dan transfer dana melalui ATM, dan
6. Electronic money (purses and cards).

Pemblokiran, Pembukaaan Rahasia Bank, dan Penyitaan
1). Pemblokiran
UU TPPU tidak mengenal pemblokiran rekening, yang dapat diblokir oleh penyidik, penuntut umum atau hakim adalah harta kekayaan dan bukan rekening . Nilai atau besarnya harta kekayaan yang diblokir adalah senilai atau sebesar harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana. Jumlah dana yang ada pada rekening untuk sementara diblokir seluruhnya dengan syarat Penyidik/PU/Hakim dalam surat perintah pemblokiran dan Berita Acara Pemblokiran harus menyebutkan mengenai “kepastian jumlah harta kekayaan/uang yang seharusnya diblokir. Perintah pemblokiran dibuat secara tertulis dan jelas dengan menyebutkan point-point yang diatur dalam Pasal 32 ayat (2) UU TPPU dengan tembusan ke PPATK, dan mencantumkan secara jelas pasal UU TPPU yang diduga dilanggar. Tembusan perlu juga dikirim ke Bank Indonesia apabila predicate crime-nya tindak pidana perbankan.

2). Permintaan keterangan (membuka rahasia bank)
Kriteria para pihak yang dapat dimintakan informasi rekeningnya tanpa harus berlaku ketentuan rahasia bank yaitu :
1) pihak yang telah dilaporkan oleh PPATK,
2) tersangka dan
3) terdakwa.
Di luar tiga kategori tersebut di atas, tidak bisa dimintakan kepada bank mengenai informasi suatu rekeningnya, kecuali menggunakan mekanisme umum yaitu adanya permintaan tertulis dari pimpinan instansi kepada Gubernur Bank Indonesia.

3) Penyitaan
Dana yang disita tetap berada dalam rekening di bank yang bersangkutan (bank tempat dilakukannya pemblokiran) dengan status barang sitaan atas nama penyidik atau pejabat yang berwenang. Hal ini sesuai dengan petunjuk pelaksanaan Keputusan Bersama Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia dan Gubernur Bank Indonesia No.KEP-126/JA/11/1997, No.KEP/10/XI/1997, No.30/KEP/GBI Tanggal 6 November 1997 tentang Kerjasama Penanganan Kasus Tindak Pidana Di Bidang Perbankan.

4) Pemeriksaan
Berita Acara Pemeriksaan seharusnya tidak mencantumkan nama pelapor dan saksi serta hal-hal lain yang mengarah pada terungkapnya identitas pelapor maupun saksi; atau BAP dibuat dalam bentuk Berita Acara Pendapatan oleh penyidik. Hal ini terkait dengan Perlindungan khusus bagi saksi dan Pelapor.

Penutup
Kesimpulan
1. Perkembangan teknologi dan globalisasi di sektor perbankan telah mendorong dijadikannya bank sebagai target/sasaran utama dalam kegiatan pencucian uang.

2. Guna mencegah pemanfaatan bank sebagai sarana kegiatan pencucian uang, maka bank perlu memiliki pedoman untuk mewaspadai kegiatan dimaksud. Dalam hal ini Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Financial Action Task Force on Money Laundering (the Forty Recommendations) dan the Basel Committee on Banking Supervision merupakan pedoman pokok yang dikeluarkan bagi para negara anggota maupun sektor perbankan di seluruh dunia untuk menanggulangi kegiatan pencucian uang.

3. Sesuai rekomendasi FATF dan the Basel Committee, sarana yang paling efektif bagi perbankan untuk mewaspadai kegiatan pencucian uang adalah melalui penerapan Prinsip Pengenalan Nasabah (Know Your Customer).

4. Elemen pokok dalam Prinsip KYC terdiri dari kebijakan dan prosedur yang jelas mengenai penerimaan nasabah, identifikasi nasabah, pemantauan berkelanjutan terhadap rekening dan transaksi nasabah, pelaporan transaksi yang mencurigakan, dan manajemen risiko sebagai komitmen bank untuk melaksanakan Prinsip KYC secara efektif.

5. Elemen-elemen pokok dalam Prinsip KYC yang merupakan butir rekomendasi FATF dan the Basel Committee tersebut telah dimuat dalam konsep PBI tentang Penerapan Prinsip Pengenalan Nasabah yang tengah dipersiapkan oleh Bank Indonesia dan diharapkan akan menjadi pedoman bagi sektor perbankan nasional dalam mewaspadai kegiatan pencucian uang

Dirangkum dari berbagai sumber

I Ktut Sudiharsa, PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENCUCIAN UANG DI PERBANKAN. wordpress.com
Azamul Fadhly Noor, Sejarah Pencucian Uang, wordpress.com
Sytan Remy Sjahdeini, Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2004.
Yunus Husein, Indonesia Masuk Daftar Hitam Soal Pencucian Uang.
J.E. Sahetapy, “Business” Uang Haram, komisi hukum nasional.
PRINSIP MENGENAL NASABAH (KNOW YOUR CUSTOMER) DAN ANTI PENCUCIAN UANG (ANTI MONEY LAUNDERING), bi.go.id

Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

1 Comment

Filed under Hukum Bisnis, Law

One response to “Telaah Mengenai Tindak Pidana Money Laundry di Bidang Perbankan

  1. rizal haliman

    thx u succesfuly

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s