Destruksi Berkedok Konservasi

Pengetahuan tentang konservasi di Indonesia sangat kuat dipengaruhi oleh paham konservasi alam klasik (classic nature conservation). Paham ini menekankan solusi terhadap penghancuran hutan hujan tropis adalah penetapan kawasan-kawasan yang dilindungi, di mana setiap orang dilarang masuk, guna melindungi spesies-spesies yang terancam punah (Gray,1991:156). Konsep International Union for Conservation of Nature and natural Resources (IUCN) tahun 1969 mulai diterapkan di Indonesia bertepatan dengan pengumuman Strategi Pelestarian Dunia, mengenai penetapan lima kawasan sebagai taman nasional (LATIN,1992)

Kuatnya agenda global terasa amat kental dalam konsep konservasi ini, hal ini terlihat dari pembentukan Global Enviromental Facility (GEF) 1990, sebagai respon terhadap tidak adanya dana untuk proyek dan strategi konservasi. Lembaga-lembaga pembiayaan internasional juga ikut memberi perhatian terhadap perlindungan keanekaragaman hayati. Bahakan banyak proyek konservasi di negara sedang berkembang yang dibiayai oleh lembaga multilateral development banks (MDBs) ini. Misalnya proyek Integrated Conservation and Development Project di beberapa taman nasional di Indonesia. Proyek tersebut kontras sekali dengan kebijakan dasanya. Bank Dunia misalnya telah memebiayai penghancuran keanekaragaman genetik di dunia ketiga selama lebih 40 tahun (SHIVA,1993:9).

Berkaitan dengan taman nasional, UU No.5/1990 memberikan pengertiannya. Pasal 1 ayat (14) menyatakan bahwa taman nasional sebagai kawasan pelestraian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi. Kebijakan negara di bidang konservasi, terutama berkaiatan dengan taman nasional mempunyai beberapa masalah mendasar.

Pertama, tidak adanya pengakuan terhadap hak-hak masyarakat setempat atas tanah dan sumber daya alam lain yang dikuasai secara tradisional. Kawasan tersebut dianggap tidak bertuan sehinga negara dapat menguasasinya sepihak. Hal ini merupakan pelanggaran serius terhadap hak masyarakat setempat tersebut. Kedua. Pengelolaan taman nasional terlalu menekankan pada kepentingan ekologi, tanpa melihat kepentingan masyarakat sekitarnya. Pasal 32 Undang-undang No.5/1990 menyebutkan bahwa kawasan taman nasional dikelola dengan sistem zonasi yang tediri dari zona inti, zona pemanfaatan, dan zona lain sesuai keperluan. Ketiga, adalah proses penunjukan dan penetapan taman nasional yang dilaksanakan secara sentralisitik oleh pemerintah pusat tanpa partisipasi dan proses konsultasi dengan masyarakat setempat, karena pada dasarnya masyarakatlah yang mengetahui keadaan secara nyata kawasan tersebut. Keempat, belum terdapatnya acuan standar dalam kebijakan pengelolaan dalam menyikapi posisi masyarakat. Kelima, terbatasnya aparat dan anggaran dibandingkan dengan kompleksitas masalah tersebut. Karena dalam praktiknya, aparat seringkali tidak dapat menggalang dukungan pemerintah daerah dan mayarakatnya untuk penyelamatan taman nasional tersebut, malah terkadang menjadi aktor yang menyumbang kerusakan lingkungan, misal penyelundupan.

Dalam permasalahan mendasar pertama ialah perlakuan pemerintah yang memperlakukan taman nasional sebagai kawasan tidak bertuan. Fakta yang terjadi adalah sebaliknya, banyak masyarakat yang hidup dan secara turun-temurun mewariskan kehidupan dan kebudayaan mereka kepada anak-cucu mereka. Bahwa kehidupan mereka adlah kehidupan yang erat kaitannya dengan alam, simbiosis mutalism yang apik. Misal, ketergantungan terhadap hasil hutan (kayu, rotan, obat-obatan, makanan, dll.), sungai, tanaman tumbuh-budidaya mereka, maupun tanaman keras. Tidak heran, sejak ditetapkannya berbagai kawsan konservasi malah banyak menimbulkan konflik dan permasalahan, baik dalam tingkatan horizontal atau vertikal. Di Lore Utara, misalnya, ketika masih bersatus cagar Alam Lore Kalamanta dan hendak ditingkatkan menjadi taman nasional, pamongraja setempat sudah mengeluarkan larangan berburu semua jenis margasatwa di hutan suaka, dan pengaasan terhadap penebangan kayu oleh penduduk (Tempo, 13 Mei, 1978)

Tindakan paling keras adalah pemindahan penduduk asli yang mendiami kawasan tersebut, contoh kasus, pemindahan penduduk Desa Dodolo pada Taman Nasional Lore Lindu, nasib mereka ternayat tidaklah lebih baik stelah dipindahkan, karena pal batas TNLL yangh ditancapkan persis berada di belakang gereja dan sekolah dasar yang menghadap ke kampung. Mereka dilarang melintasi pal batas ini, padahal satu-satunya hutan yang tersisa berada di TNLL

Datangnya proyek pembangunan juga tidak membawa dampak yang baik bagi masyarakat setempat. Transmigrasi, perkebunan, pembangunan jalan raya, dan sebagainya. Contoh, pembangunan jalan Ladia Galaska. Sebagian ruas jalannya melintasi kawasan taman buru dan hutan lindung. Bahkan AMDAL baru dikeluarkan pada tahun 2003, dimana sebagian besar ruas jalan telah dibuat. WALHI menilai pembangunan jalan Ladia-Galaska tersebut hanya merupakan kepentingan sesaat pemerintah daerah NAD dan Departemen Pemukiman dan Prasarana Wilayah. Kemudian dengan adanya taman nasional mulai muncul tuan-tuan tanah baru, seperti diidentifikasikan ialah sebagian besar bekas pejabat pemerintah atapun para pengusaha. Contoh lagi di TNLL, di Dataran Gimpu, sejumlah petani terpaksa menjual tanahnya karena tanah-tanah yang tidak bersertifikat dan tanah yang belum ditanami tanaman keras, dianggap sewaktu-waktu dapat diambil pemerintah.

Dalam beberapa permasalah dan konflik yang terjadi kemudian hanya membentur pada tataran daerah, provinsi, belum menyentuh pusat. Selama ini konflik yang terjadi juga kurang mendapat follow-up dari media dan masyarakat kebanyakan sehingga konflik semacam ini hanya menjadi semacam cerita wacan saja, bukan riil. Semanagt konservasi yang terjadi saat ini ialah semangat berasaskan kepentingan global. Demi mendapatkan simpati, maka para korporasi dunia berlomba-lomba menyumbangkan keuntungannya untuk ikut menjaga kelestarian ekologi dalam bentuk suntikan dana bagi para ornop asing. Semacam proses pencucian dosa atas kerusakan ekologi yang telah mereka perbuat pada, mungkin, belahan dunia ketiga lain. Dan semacam perluasan pangsa pasar ala pembenaran globalisasi

Tolak Neoliberalisasi dan Globalisasi dalam segala bentuk!

Leave a comment

Filed under Hukum Lingkungan, Law, Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s