Dunia Pendidikan dan Aspek Keadilan

Minggu ini UU Badan Hukum Pendidikan telah disetujui dan disahkan oleh badan legislatif kita di Senayan. Perdebatan panjang dan lobi-lobi politik mewarnai perjalanan panjang peraturan ini. Tak terkecuali gejolak yang terjadi di luar gedung wakil rakyat ini, puluhan, bahkan ratusan orang, khususnya mahasiswa berteriak dan berdemonstrasi menolak keberadaan UU Badan Hukum Pendidikan ini. Dari ibukota jakarta, hingga ke makassar, dan mungkin juga di pikiran setiap rakyat di seluruh Indonesia.

Sebuah peraturan yang mengatur tentang hajat hidup orang banyak. Kebutuhan yang kini, sejatinya, menjadi sebuah kebutuhan primer bangsa Indoesia, menemani pangan, sandang, dan papan. Ya, kebutuhan akan akan sebuah nilai pendidikan. Pendidikan yang dahulu diagungkan sebagai cara untuk melepaskan bangsa ini dari pembodohan kolonialisme penjajah.

Dalam tataran yang paling tinggi, yakni UUD 1945, pendidikan ditaruh dalam pasal 31 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Dalam hal ini kita berbicara tentang sebuah hak asasi. Bahwa negara mana pun di dunia ini pasti akan berusaha memajukan bangsanya dengan menyelenggarakan pendidikan. Tak terkecuali negara komunis, liberal, sekuler, bahkan yang berprinsip netral sekalipun.

Dalam setiap demonstrasi selalu diteriakkan bahwa UU BHP ini meliberalisasi pendidikan, memasung akses buat rakyat miskin, menghilangkan tanggung jawab negara seperti tercantum dalam pasal 31. Namun lebih lanjut tentang isi atau substansi apa yang menjadi poin perdebatan di dalam UU itu sendiri terkadang menjadi kabur.

Badan Hukum
Saya melihat bahwa dengan adanya UU BHP ini dunia pendidikan menjadi semacam barang dagangan. Dengan berbagai munculnya institusi pendidikan yang disulap menjadi sebuah badan hukum. Badan hukum sendiri merupakan sebuah artifical person. Dalam UU BHP ini ada pasal yang menyebutkan bahwa badan hukum pendidikan ini menerapkan prinsip nirlaba. Dengan prinsip nirlaba ini menyatakan bahwa BHP ini tidak mencari untung dalam proses pelaksanaannya. Kemudian rumusan itu dilanjutkan dengan dinyatakan bahwa apabila terdapat sisa lebih hasi kegiatan pengelolaan dana mandiri itu, harus ditanamkan kembali ke dalam BHP untuk meningkatkan kapasitas dan/atau mutu layanan pendidikan. Dengan adanya prinsip nirlaba tersebut apakah akan mengancam eksistensi dari yayasan pendidikan, yang sudah begitu menjamur di masyarakat.

Dalam rumusan lanjutan dinyatakan bahwa BHP dapat mendirikan badan usaha berbadan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk memenuhi pendanaan pendidikan. Dengan pendirian sebuah badan usaha ini ada dua kemungkinan. Pertama, BHP tersebut memang kekurangan dalam pendanannya, yang berarti dana yang digelontorkan oleh pemerintah sangat kecil atau mungkin kebutuhan BHP tersebut yang sangat besar. Kemungkinan yang kedua adalah melebarkan ”kebutuhan” BHP yang sangat besar. Layaknya sebuah perusahaan, maka salah satu tujuan dari dibentuknya anak usaha baru adalah melebarkan sayap bisnis, memperbesar pangsa pasar, serta dapat juga membunuh pesaing.

Akses Berkeadilan
Dalam setiap akhir musim pelajaran selalu digembor-gemborkan iklan yang menyebutkan bahwa kampus ini bermutu, sekolah itu berkualitas.Tentu dengan iming-iming biaya murah. Tak terkecuali PTN ternama di negeri ini. Ketika para calon murid atau mahasiswa ini masuk, mereka akan menyadari bahwa jargon murah itu sekedar pemulas bibir, pemanis rupa. Biaya yang menjulang tinggi dengan beasiswa yang ala kadarnya. Hal ini memutuskan akses rakyat miskin yang ingin mendapatkan pendidikan murah dan berkualitas.

Pendanaan menjadi isu yang paling krusial dalam pembahasan UU BHP ini. Dalam rumusannya disebutkan bahwa sumber dana untuk pendidikan formal yang diselenggarakan BHP ditetapkan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan, dan keberlanjutan. Prinsip keadilan ini yang menohok rasa keadilan masyarakat dengan negara yang hanya menanggung sekurang-kurangnya 2/3 biaya pendidikan untuk BHP yang menyelenggarakan pendidikan tinggi untuk biaya operasional, biaya investasi, beasiswa, dan bantuan biaya pendidikan bagi peserta didik pada BHPP sesuai dengan standar nasional pendidikan. Rumusan ini akan menimbulkan pertanyaan. Lalu yang sepertiga ditanggung siapa?

Iya, peserta didik ”dapat” ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan kemampuannya. Kata ”dapat” di sini bukanlah sebuah pilihan, atau kemungkinan yang menjurus kepastian. Namun, “dapat” di sini diinterpretasikan sebagai sebuah kewajiban, keharusan, bagi peserta didik untuk menanggung biaya pendidikan. Jika dikaitkan dengan BHP itu adalah sebuah perusahaan, maka peserta didik termasuk pemodal di dalamnya yang menempatkan modal dengan harapan akan mendapatkan keuntungan sewajarnya. Jika seperti itu bagaimana dengan yang tidak mampu membayar modal disetor. Tidak mampu memenuhi klausula sepertiga tersebut sebagaimana diamanatkan undang-undang. Apakah dunia pendidikan menjadi sebuah pertaruhan modal, yang kaya maka yang paling untung.

Ini adalah sebuah dunia pendidikan, sesuatu hal yang hakiki dalam kehidupan manusia, bahwa setiap manusia berhak untuk mendapatkan pendidikan. Tanpa melihat latar belakangnya, tanpa ada diskriminasi, dan tentu saja memenuhi rasa keadilan. Bahwa pendidikan itu adalah kecerdasan, akal pikiran, hati nurani, dan bukan sebuah dunia bisnis yang memikirkan akan capital return.

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s