Hutan,Sebuah Cerita Haru Biru

Sejarah panjang pengelolaan hutan di Indonesia bukanlah sebuah cerita yang apik dan menarik, akan tetapi suatu cerita yang berliku-liku, penuh konflik. Penuh masalah. runtutan itu dimulai pada masa pendudukan kolonial Belanda. Pengelolaan hutan jati pada pertengahan abad ke 19 dengan dibentuknya Dienst van het Boschwezen (Jawatan Kehutanan) oleh Daendels . Salah satu tugas utamanya ialah melaksanakan tugas rehabilitasi dan reforestrasi. Kemudian dilanjutkan dengan dikeluarkan Boschordonantie voor Java en Madoera 1865 (Undang-Undang Kehutanan untuk Jawa dan Madura) dan disusul peraturan agraria Domeinverklaring 1870 yang mengklaim bahwa tanah hutan yang tidak dibebani hak menjadi domein negara . Adapun perkembangannya menjadi sangat luas jika diterangkan di sini. Beralih ke masa pendudukan Jepang, pengelolaan hutan kita juga tidak mengalami perkembangan lebih baik. Ganti penjajah, ganti istilah. Bahkan lebih parah, pemerintah Jepang mengeksploitasi hutan secara besar-besaran untuk memenuhi keperluan perangnya, terutama untuk armada lautnya.

Setelah kemerdekaan, cerita itu masih tidak beranjak dari baik. Masih terdapat friksi di dalam tubuh Jawatan Kehutanan itu sendiri. Setelah Kabinet Dwikora terbentuk pada tahun 1964, mulailah Departemen Kehutanan berdiri. Salah satu tugas dari Departemen Kehutanan ialah merencanakan, membimbing, mengawasi, dan melaksanakan usaha-usaha pemanfaatan hutan dan kehutanan, terutama produksi dalam arti yang luas di bidang kehutanan, untuk meninggikan derajat kehidupan dan kesejahteraan rakyat dan Negara secara kekal . Beberapa bulan kemudian terjadi suksesi kekuasaan dari Orde Lama ke Orde Baru. Semenjak awal, ”pembangunan” menjadi sebuah kosakata wajib bagi semua sektor, terutama ekonomi. Kapitalisme menjadi teori dasar bagi pembangunan ekonomi Indonesia. Dengan menarik banyak investor asing dan membiarkan mereka mengeksploitasi kekayaan alam yang kita miliki. Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan, lalu melanjutkan dengan peraturan organiknya, Peraturan Pemerintah No 21 tahun 1970 jo PP No.18 Tahun 1975 tentang Hak Pengusahan Hutan dan Hak Pemungutan Hasil Hutan (HPH dan HPHH). Secara angka dan tingkat ekonomi meningkat. Kesejahteraan kaum elit semakin membaik. Pembangunan selalu memakan korban,khusunya bagi masyarakat kecil. Kaum yang tak mempunyai apa-apa selain keringat, air mata, dan darah. Konsesi yang diberikan hanya terbatas pada kalangan yang dekat dengan elit penguasa, dan sebagian militer.

Implikasi dengan buruknya sistem pengawasan dan penegakan hukum di Indonesia sangat fatal. Beberapa yang bisa dicatat yakni, (1) dari segi ekologi terjadi degradasi kuantitas dan kualitas hutan tropis di berbagai kawasan di Indonesia, (2) dari segi sosial dan budaya muncul kelompok-kelompok masyarakat, terutama masyarakat yang secara turun-temurun hidup dan tinggal di dan sekitar hutan, sebagai akibat korban pembangunan (victims of development) yang tergusur dan terabaikan serta terbekukan akses dan hak-hak mereka atas sumber daya hutan . Satu hal yang perlu diperhatikan lagi ialah Instrumen hukum yang dikeluarkan kemudian, yaitu :
1. PP No.31 tahun 1971 Tentang Perencanaan Hutan baru dikeluarkan setahun setelah kegiatan eksploitasi ini berlangsung, melalui pemberian HPH dan HPHH.
2. Instrumen hukum yang mengatur perlindungan hutan baru dikeluarkan 15 tahun kemudian yakni dengan dikeluarkannya PP No.28 Tahun 1985. Dengan demikian, pelaksanaan kebijakan pengusahaan hutan besar sekali kemungkinannya disalahgunakan, sehingga kerusakan dan degradasi kualitas maupun kuantitas sumber daya hutan makin tak terkendali .

Dengan berbagai kebijakan dan peraturan yang dikeluarkannya, negara mengubah posisinya menjadi subjek di atas segalanya. Hutan adalah semuanya milik negara. Mengecilkan kepentingan penduduk yang sudah turun-temurun, bersama-sama memadukan perkembangan zaman dengan kebudayaannya. State-based forest management diintepretasikan secara sempit. Tanpa penalaran yang luas. Peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan selalu sarat dengan kepentingan. Egoisme sektoral yang terjadi mengakibatkan adanya tumpang tindih peraturan. Produk hukum yang dikeluarkan juga lebih mengarah kepada hukum yang memihak kepentingan penguasa semata, bukan lagi kepada negara, dan rakyat sebagai pemangku kekuasaan yang mutlak. Hukum yang dikeluarkan lebih condong pada kepentingan pihak tertentu, khususnya kepentingan ekonomi. Kepentingan yang mungkin lebih banyak diisi oleh modal dari para investor. Dengan adanya multi kepentingan tersebut, produk hukum tidak lagi berdasarkan kepentingan rakyat, melainkan sebagai ajang kompromi antara pemerintah,penguasa, dengan pemodal.

Era reformasi bukan berarti reormasi pula di ranah kehutanan, PP No.6 Tahun 1999 tentang Pengusahaan Hutan dan Pemungutan Hasil Hutan Produksi tetap mengandung substansi dengan UU No.5 Tahun 1970 sebagai produk hukum Orde Baru yang dipandang gagal. Demikain cerita mengenai hutan Indonesia beserta cerita haru birunya. Sudah jelas bahwa pemerintah harus mengudbah paradigma state-based forest management menjadi community-based forest management dengan intrumen hukum yang lebih bersifat responsif.

Referensi:

I Nyoman Nurjaya, Sejarah Hukum Pengelolaan Hutan di Indonesia
Peraturan Menteri Kehutanan tahun 1964

Leave a comment

Filed under Hukum Lingkungan, Law

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s