Lingkungan Hidup Bagi Semua !

Telah lebih dari beberapa dekade, hak asasi manusia telah diidentifikasi dan diatur dalam berbagai perjanjian internasional dan regional. Contohnya Deklarasi Umum Hak-Hak Asasi Manusia 1948, yang mengatur anggota masyarakat internasional untuk menghormati hak-hak asasi semua manusia. Pada tahun 1976, dua kovenan internasional muncul dengan dorongan Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang pertama mencakup Hak-hak Sipil dan Politik dan yang kedua adalah mengenai Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Hak sipil dan politik dikenal luas sebagai hak “generasi pertama”, dan sering disebut “hak negatif” karena menuntut negara untuk tidak melakukan sesuatu. Berbeda dengan hak ”generasi kedua” yang dikenal “hak positif” karena menuntut negara melakukan tindakan sesuatu kepada rakyatnya. Hak generasi kedua inilah yang terdiri dari hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya.

Dalam beberapa tahun terakhir, didorong oleh berbagai pengaruh negatif yang didorong oleh globaliasasi ekonomi trehadap manusia dan lingkungan di seluruh dunia, kategori lain dari hak telah muncul. Hak yang baru ini, tepat dengan berbagai upaya komunitas atau kelompok masyarakat untuk memperoleh penghidupan yang sehat dan berkelanjutan di berbagai tempat di dunia.

Hak-hak lingkungan seiring dengan hak-hak sipil dan politik. Masyarakay yang termarjinalkan di berbagai tempat menderita akibat ketidakadilan lingkungan yang mereka terima, contohnya polusi, rusaknya hutan. Sehingga perjuangan keadilan lingkungan dan pengakuan terhadap ketergantungan antara manusia dan lingkungan mutlak adanya.

Hak atas lingkungan sebagai suatu Hak Asasi Manusia barulah mendapatkan pengakuan dalam bentuk kesimpulan oleh Sidang Komisi Tinggi HAM April 2001 bahwa , ”setiap orang memiliki hak hidup di dunia yang bebas dari polusi bahan-bahan beracun dan degradasi lingkungan hidup ”. Dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia pada Amandemen ke-2, Pasal 28 H ayat (1) menyebutkan: ”Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Pasal 28 H ayat (1) ini menafsirkan hak hidup layak dan bersih tidak hanya merujuk pada fisik lingkungan hidup, lebih dari itu, hak hidup layak dan bersih merupakan esensi dan eksistensi manusia untuk dijamin agar terpenuhinya hak hidup manusia.

Secara umum, uraian tersebut memperlihatkan betapa pentingnya lingkungan dalam menunjang keberlangsungan hak hidup manusia. Maka sangat tepat jika Paul Sieghart menegaskan Hak Atas Lingkungan tidak dapat dikurangi dalam kondisi apapun. Di samping itu, tidak diperbolehkan adanya jenis-jenis diskriminasi apapun dalam penghormatan Hak Atas Lingkungan.

Berkenaan dengan hak kolektif rakyat, konsep hukum HAM internasional tidaklah tepat. Asas yang lebih menekankan hak individu dibandingkan hak kolektif. Bahwa hak kolektif otomatis terlindungi jika hak individu tercapai. Meskipun pada perkembangannya kelompok atau kolektif diakui sebagai subjek hukum HAM, namun hal itu tidak spenuhnya benar. Menurut Ian Brownlie, tidak benar bawa hak-hak kelompok dalam segala hal diperhatikan atau terjamin melalui perlindungan hak-hak individu. Menurutnya ada tuntutan-tuntutan tertentu yang mengandung soal-soal yang tidak secara memadai dicakup oleh ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi individu-individu.

Hak Atas Lingkungan sangat terkait dengan hak kolektif rakyat sebagai pencapaian kualitas hidup tertinggi manusia. Seperti halnya Konsep Ham Modern telah memberikan penekanan khusus pada persamaan. Terdapat dua lapisan hak kolektif dalam melihat konteks Hak Atas Lingkungan sebagai hak asasi rakyat, yaitu hak kolektif struktural dan hak kolektif kultural. Yang dimaksud dengan hak kolektif struktural ialah hak rakyat dalam suatu negara ditetapkan berdasarkan peraturan secara kolektif dan menjadi kewajiban bagi negara untuk menjamin kelangsungan hak tersebut. Sedangkan hak kolektif komunal merupakan sebuah sistem yang telah menjadi identitas sosial dan budaya dalam suatu komunitas tertentu. Sistem tersebut memiliki latar belakang sejarah dan memiliki nilai-nilai tertentu. Seperti hak komunal masyarakat adat.

Wacana perlindungan lingkungan yang bergulir saat ini haruslah mempunyai konstruksi berpikir yang jelas. Dalam hal ini nilai-nilai yang mendasari serta konsep yang tertata pun harus jelas. Konsep keadilan lingkungan yang didengungkan setiap saat belum bisa diimplementasikan secara jelas dan nyata. Keadilan untuk siapa? Keadilan yang bagaimana dan apa tujuannnya?. Dalam tataran konstitusional keadilan lingkungan telah dijamin dalam Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan dalam kondisi riil, kerusakan lingkungan semakin menjadi-jadi, tangan-tangan korporasi global semakin dalam mengeruk kekayaan bangsa. Sementara, keberpihakan hukum bukan kepada pihak yang lemah tapi kepada pengusaha. Diskriminasi ini semakin menguatkan wacana bahwa keadilan lingkunagn hanya menjadi nilai yang semu dalam kontekas perlindungan lingkungan.

Lingkungan hidup dewasa ini hanya menjadi simbiosis mutualism antara negara (pemilik) dengan pengusaha (investor). Negara membutuhkan modal untuk ”pembangunan” sedangkan pengusaha membutuhkan alat untuk menambah kekayaan. Sesungguhnya, lingkungan hidup itu terdiri dari empat sisi. Dua sisi pertama ialah negara dan pengusaha, dan lainnya ialah rakyat, dan lingkungan hidup itu sendiri. Rakyat dan lingkungan dipandang sebagai subyek yang sejajar dengan negara atau investor. Dependence system. Ketergantungan yang sejatinya ada sehingga setiap komponen yang terkait mempunyai bargaining power yang baik. Keadilan lingkungan yang bagaimana pula yang dapat ditranformasikan dari torehan kata menjadi nyata. Keadilan yang memasyaratkan lingkungan dengan masyarakat atau lingkungan yan sesuai dengan selera masyarakat.
Persepektif hukum dalam melihat keadilan ialah sebagai sesuatu yang mudah disentuh namun tidak mudah dihancurkan. Dalam arti siapapun berhak atas hak, termasuk hak atas lingkungan, atas hidup, namun tidak mudah dipermainkan oleh siapapun juga. Rakyat, terutama yang tinggal sekitar kerusakan lingkungan, merupakan pihak yang selalu termarjinalkan. Teraniaya. Ketimpangan dalam segala aspek mendasari hal tersebut. Negara yang semestinya mendukung malah melegalkan kepentingan modal. Jaring-jaring korporasi dalam rusaknya lingkungan kita.

Leave a comment

Filed under Hukum Lingkungan, Law

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s