Mengapa Air ?

Berbicara mengenai air adalah berbicara mengenai manusia, juga kehidupannya. Air sebagai salah satu unsur bumi, memegang peranan yang sangat penting dalam kehidupan umat manusia. Air yang merupakan bagian dari hak-hak asasi manusia yang mengandung suatu nilai universal, dimana kebutuhan tersebut adalah kebutuhan yang tidak boleh dilimitasi, dieleminir sebagian dan atau seluruhnya. Air merupakan kebutuhan dasar manusia yang keberadaanya dijamin konstitusi, yakni pada pasal 33 UUD 1945, ayat 3 yang berbunyi: ” Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Sejak awal telah disadari perlunya penyediaan kebutuhan dasar, termasuk air, dijamin dalam konstitusi. Ini merupakan kontrak sosial antara Pemerintah dan warganegara. Bahwasanya air merupakan cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak harus menjadi tanggung-jawab pemerintah. Dan dengan demikian juga, bilamana pemerintah tidak sanggup mengelola perusahaan penyedia air untuk rakyat sebagaimana telah diamanatkan di dalam konstitusi maka sebenarnya yang harus diubah adalah cara-cara pengelolaannya bukan menjualnya ke pihak mitra strategis asing.

Perspektif HAM atas penyediaan kebutuhan dasar juga dipertegas pada level global. Pada November 2002, Komite PBB untuk Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya mendeklarasikan akses terhadap air merupakan sebuah hak dasar. (a fundamental right). Disebut bahwa air adalah benda sosial dan budaya, dan tidak hanya komoditi ekonomi. Komite ini menekankan bahwa 145 negara telah meratifikasi Konvenan Internasional Untuk Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, yang kini telah diikat dengan perjanjian untuk memperomosikan akses pada air secara setara tanpa diskriminasi . Berikut ini adalah sembilan landasan demokrasi air :
1. Air adalah anugerah alam
2. Air sangat penting bagi kehidupan
3. Kehidupan dan air sangat bergantung
4. Air harus gratis untuk kebutuhan pangan
5. Air itu terbatas dan bisa habis
6. Air harus dilindungi
7. Air dalah milik umum
8. Tak seorang pun berhak merusak
9. Air tidak bisa diganti

Namun, hal ini tidak berlaku bagi duo ekonom dunia, WTO, dan Bank Dunia. Di bawah perlindungan mereka, kartel-kartel internasional mengeksploitasi dan mencari daerah yang kekurangan air sehingga dapat menjadi raja air. Prinsip qui prior est tempore, potior est in jure (Prinsip yang berarti siapa yang pertama datang adalah orang yang memproleh hak ) dikedepankan. Sentimen “kekuatan adalah kebenaran” menjadikan bahwa mereka yang kuat secara ekonomis lah yang berhak untuk mengelola air . Ketidakberhasilan banyak pemerintahan untuk mengerahkan dana pembangunan prasarana air, mendorong pihak Bank Dunia dan berbagai lembaga keuangan internasional lainnya untuk mempromosikan privatisasi bisnis air. Sebagaimana terjadi dalam sektor-sektor lain, maka di sektor sumber daya air ini pun belakangan menguntit dengan ketat para Multi National Corporation (MNC), yang mencium adanya peluang mencari laba. Padahal air mempunyai keunikan fungsi sebagai sumber kehidupan yang mengutamakan pemerataan dan keadilan . Menyikapi hal ini, issue yang kemudian berusaha untuk dikembangkan oleh lembaga keuangan gigant adalah “menolong” negara- negara berkembang untuk mengalokasikan dana anggarannya guna membangun sarana air bersih dan sanitasi yang tentu saja, dengan “senjata andalan” mereka: hutang dan investasi. Padahal, adalah lumrah terjadi dalam konstalasi ekonomi global, goal utama dibalik itu semua adalah terwujudnya “kongkalingkong” antara negara dan kepentingan global dalam menguasai hajat hidup orang banyak di negara tersebut. Kepentingan modal jauh lebih menggiurkan bagi lembaga keuangan dunia beserta beberapa korporasi multinasional-nya ketimbang menjadi “manusia setengah dewa” bagi negara- negara berkembang.

Buktinya, ketika masih dalam wacana RUU, Panitia Kerja – Komisi IV DPR yang membidani lahirnya UU Sumberdaya Air, terkesan mengebut waktu karena memakasakan diri untuk segera mensahkan UU tersebut pada tanggal 23 September 2004. Karena dengan pengesahan tersebut ada bayaran tinggi yang akan diterima negara berupa pencairan dana pinjaman sebesar USD 150 juta dari World Bank bagi kas APBN 2004. Dalam perjanjian utang antara pemerintah dan Bank Dunia, undang-undang ini merupakan salah satu syarat untuk pencairan USD 300 juta pinjaman program restrukturisasi air “WATSAL”. Sebesar USD 150 juta telah dicairkan dalam 2 termin dengan persyaratan sejumlah PP dan Kepress untuk meliberalisasi sektor air. Sisa utang sebesar USD 150 juta akan dicairkan bila DPR sudah mengesahkan RUU SD Air yang disusulkan pemerintah .

Dalam tataran permainan bisnis dalam negeri sudah berlangsung privatisasi air di mana-mana, misalnya [1]. Lyonnaise dari Perancis di Jakarta Barat. [2]. Cascal BV, perusahaan patungan Biwater dengan perusahaan dari Belanda yang menyediakan air bersih berbiaya tinggi untuk Kota Pekanbaru. [3]. British Thames Water, beroperasi di Jakarta. Bahkan, Danone yang menguasai 74% saham PT Aqua dan The Coca Cola Company yang menguasai PT Ades Alfindo Putrasetia Tbk ternyata mendominasi pasar Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) di Indonesia. Keduanya menguasai 60% pasar AMDK Indonesia.

Kemudian permasalahan yang kedua ialah mengenai Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang saat ini dalam kondisi tidak mampu membayar utang-utangnya. Malahan banyak yang sedang menuju ke jurang kepailitan. Dalam situasi seperti inilah, maka privatisasi air seolah-olah merupakan obat mujarab untuk membereskan masalah air bersih. Di sisi lain, kita mengetahui bahwa rekrutmen jajaran manajemen perusahaan air bersih sangat diwarnai oleh berbagai kepentingan. Ditambah lagi PDAM sering dijadikan sapi perah oleh para pejabat daerah. Karena itu, di samping pembenahan perusahaan-perusahaan publik tersebut, privatisasi air hanya dilakukan dalam pola PPP (private-public-partnership), sehingga faktor-faktor pemerataan dan keadilan bisa dipertahankan.

Tentang keadilan dan pemerataan harus diakui bahwa PDAM telah melakukan diskriminasi terhadap masyarakat miskin. Target pembangunan dan ekspansi jaringan pelayanan air bersih selama ini terkesan ditujukan pada pencapaian target sambungan rumah. Artinya, bahwa jaringan distribusinya diutamakan ke daerah permukiman rapat dan daerah gedongan. Sedangkan daerah-daerah pinggiran dan daerah miskin hampir tidak terjamah. Padahal mereka juga punya hak yang sama untuk mendapatkan air bersih yang murah. Akibat dari perlakuan ketidakadilan ini penduduk miskin yang hidup di daerah-daerah kumuh ini malahan membayar air bersih jauh lebih mahal ketimbang penduduk gedongan.

Tidak ada kata mundur untuk terus melawan privatisasi air. Tolak adalah kata yang tepat untuk itu. Ada 10 alasan penolakan privatisasi air. [1]. Privatisasi menyebabkan kenaikan tarif gila-gilaan. [2]. Privatisasi menyebabkan penurunan kualitas air. [3]. Pengelola swasta bertanggungjawab kepada pemegang saham,bukan kepada pelanggan. [4]. Privatisasi menyuburkan korupsi. [5]. Privatisasi menihilkan hak dan kontrol masyarakat. [6]. Pembiayaan oleh swasta lebih mahal daripada oleh publik. [7]. Privatisasi menyebabkan pengangguran. [8]. Sulit mengembalikan ke tangan publik lagi. [9]. Privatisasi potensial membunuh kaum miskin. [10]. Privatisasi membuka peluang untuk ekspor air dalam jumlah besar .

Referensi :

WALHI, Privatisasi Air, walhi.org.id
Vandana Shiva, Water Wars; Privatisasi, Profit, dan Polusi. Yogyakarta, Insist Press, 2002. hal 41-42
Soeparmono, Privatisasi Air dan Kepentingannya, Suara Pembaruan Daily, suarapembaruandaily.com
Abhi. M.
Water For All, Indonesian Forum On Globalization

Leave a comment

Filed under Hukum Lingkungan, Law

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s