Rekonstruksi Lingkungan

Dampak kerusakan lingkungan semakin menjadi-jasi. Kebakaran hutan, banjir bandang, menipisnya lapisan es, efek rumah kaca, dan lain-lain. Fenomena yang sering kita lihat di mana-mana. Televisi, radio, media apapun acapkali melontarkan fenomena tersebut. Solusi yang ditawarkan juga tidaklah sedikit. Mulai dari wacana recycle things, reboisasi, subsidi silang intra lingkungan. Dari tataran bangku TK, SD hingga para legislator kita DPR. Dari hanya sekedar obrolan di angkringan hingga menjadi draft di dalam tataran konstutisional. Sebuah nilai yang tidak dapat ditawar lagi. Keberlangsungan lingkungan hidup amat tergantung kepada manusia sebagai subyeknya. Jaminan untuk generasi yang akan datang. Lingkungan hidup yang sehat, aman, dan terjaga.

Poin kedua ialah sebuah kata yang sering didengungkan oleh Suharto. Pembangunan. Jalan tol, perumahan, mal, serta proyek atas nama pembangunan lainnya. Konsep yang mendasari hal tersebut ialah membangun infrastruktur sebanyak-banyaknya sehingga–dengan logika sempit—tercipta kemakmuran, kesejahteraan. Ekonomi yang membumbung tinggi akan menaikkan tingkat investor, kucuran dana asing yang semakin banyak, dan tak lupa berubahnya hutan kita menjadi kota atau pabrik.

Pembangunan seharusnya menjadi landasan kehidupan seluruh rakyat, bukan segelintir orang. Egoisme sektoral yang terjadi di negeri ini semakin jelas. Banyaknya peraturan yang bertentangan, peraturan yang implementasinya lemah, bahkan keterlibatan seorang menteri dalam illegal logging. Bagaimana hal ini dapat terjadi? Ada sebuah perdebatan panjang di sana. Manakah yang lebih penting? Pembangunan atau lingkungan? Saya langsung melihat dari perspektif subyektif, bahwa lingkunganlah yang seharusnya—dan memang—didahulukan. Sebuah tawaran untuk melakukan konstruksi ulang terhadap kebijakan pemerintah mengenai dampak pembangunan terhadap kerusakan lingkungan.

Kesetaraan nilai dalam pola pengembangan pembangunan yang berwawasan lingkungan harus diangkat kembali. Atau malah pembangunan yang mendasarkan pada kesinambungan lingkungan hidup. KTT bumi menyebutkan bahwa perlindungan terhadap lingkungan hidup lebih banyak ditanggung oleh negara—di samping kita pribadi. Namun, implementasi yang lemah dan wacana berpikir mengenai kontaradiksinya lingkungan dengan pembangunan perlu disototi secara khusus.

Dalam beberapa ketentuan yang disebutkan dalam KTT Bumi Rio 1992, ada kelemahan yang mendasar. Kelemahan tersebut ialah bahwa pemerintah negara utara dan selatan sama-sama tidak mempunyai komitmen yan kuat untuk menyelesaikan krisis lingkungan dan sosial pada tingkat global dan nasional. Negara Selatan, misalnya, tidak mau membuat komitmen untuk mengurangi penipisan sumber daya alam. Sedangkan negara Utara tidak mau membuat komitmen untuk mencegah transfer produk dan proyek yang mengandung bahaya lingkungan ke selatan.

Perbenturan kepentingan—khusunya kapital—dalam berbagai proyek pembangunan juga mengindikasikan rapuhnya sistem kita. Kuatnya pihak kapitalis dalam memainkan peranannya dalam pembangunan berdampak bahwa pembangunan yang terjadi adalah get it or lose everything. Kesempatan melakukan pembangunan dalam arti fisik tidak akan pernah datang dua kali. Doktrinisasi berkedok pembangunan. Kesetaraan nilai antara pembangunan dengan eksistensi lingkungan hidup sudah sewajarnya di angkat kembali ke permukaan. Diangkat menjadi sebuah isu publik. kehancuran lingkungan sudah semakin jelas dan nyata, dan orang-orang yang merusak itu pun semakin dekat dengan kita—atau bahkan kita termasuk di dalamnya?.

Rekonstruksi Lingkungan sebgai tawaran keadilan lingkungan bagi semua. Pembangunan yang selama ini menjadi garda terdepan telah mengabaikan lingkungan, mengakibatkan pembangunan berkelanjutan merupakan kata-kata di atas kertas saja. Pembangunan kembali lingkungan sebagai platform dari pembangunan rakyat Indonesia juga membawa efek yang diperkirakan signifikan terhadap keberadaan bumi ini, mengingat hutan kita merupakan salah satu yang terbesar di planet ini. Pembanguan fisik saja, tanpa mengindahkan non fisik atau tanpa mempedulikan kesetaraan keadilan untuk semua sudah selayaknya dihentikan.

Ketimpangan yang selama ini terjadi di negeri ini sudah sepantasnya dihentikan. Kehancuran lingkungan hidup kita tinggal menunggu waktu saja, bahkan dalam satu menit Indonesia kehilangan hutan seluas lapangan bola di Riau. Contoh yang lebih mengerikan ialah, limbah tambang di kawasan lembah Wanagon yang sesekali tumpah dan membanjiri kawasan penduduk di sekitar dnau tersebut. Sekali lagi, pembangunan yang selama ini merusak lingkungan hidup harus diubah sehingga menjadi pembangunan yang berlandaskan lingkungan hidup.

Referensi :

Hira Jhamtani, Jalan Panjang Rio 1992 Menuju Johannesburg 2002.

Leave a comment

Filed under Hukum Lingkungan, Law

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s