Tambang, Sebuah Bobrok Yang Terlupakan

Entah sejak kapan dimulai, kegiatan pertambangan selalu akrap dengan premanisme. Mulai dari premanisme dalam pengertian preman-preman secara harfiah, hingga pada bentuk “teror pembangunan” terhadap keberlanjutan penghidupan rakyat. Kualitas air, tanah dan penghidupan disekitar areal pertambangan sering menurun bahkan memamtikan. Perusahaan tambang kelas dunia pun, sadar akan peran mereka (sadar ataupun tidak sadar) bahwa tambang bisa menjadi suatu bentuk “terorist” pembangunan yakni berpotensi “memproduksi” bencana dan kerentanan penduduk sekitar, yang telah berabad-abad menggantungkan penghidupan mereka.

Sumberdaya mineral merupakan sumber daya alam yang tak terbaharui atau non-renewable resource, artinya sekali bahan galian ini dikeruk, maka tidak akan dapat pulih atau kembali ke keadaan semula. Oleh karenanya, pemanfaatan sumberdaya mineral ini haruslah dilakukan secara bijaksana dan haruslah dipandang sebagai aset alam sehingga pengelolaannya pun harus juga mempertimbangkan kebutuhan generasi yang akan datang. Paradigma pertumbuhan ekonomi yang dianut oleh pemerintah Indonesia memandang segala kekayaan alam yang terkandung di bumi Indonesia sebagai modal untuk menambah pendapatan negara. Sayangnya, hal ini dilakukan secara eksploitatif dan dalam skala yang massif. Sampai saat ini, tidak kurang dari 30% wilayah daratan Indonesia sudah dialokasikan bagi operasi pertambangan, yang meliputi baik pertambangan mineral, batubara maupun pertambangan galian C. Tidak jarang wilayah-wilayah konsesi pertambangan tersebut tumpang tindih dengan wilayah hutan yang kaya dengan keanekaragaman hayati dan juga wilayah-wilayah hidup masyarakat adat. Operasi pertambangan yang dilakukan di Indonesia seringkali menimbulkan berbagai dampak negatif, baik terhadap lingkungan hidup, kehidupan sosial, ekonomi, budaya masyarakat adat maupun budaya masyarakat lokal.

Tambang kerap dipercaya sebagai praktek pembangunan yang berkontribusi pada ekonomi nasional. Contoh yang sering dipakai perusahaan tambang adalah peningkatan tenaga kerja, dan pajak yang dibayarkan ke pemerintah pusat. Walaupun di level pekerja bisa saja terjadi sebaliknya yakni pemiskinan, serta marjinalisasi dan penyangkalan terhadap hak-hak dasar rakyat lokal serta hak pengelolaan sumber daya alam rakyat lokal. Di level menengah, para penjaga keamanan swasta maupun negeri dan penguasa lokal berupaya keras melindungi investasi-investasi yang dianggap vital tersebut. Kuatnya sikap protektif pada sumber daya tambang dan industri tambang, membuat pelanggaran hak rakyat kecil menjadi kelaziman dan bukan kezaliman.

Joan Kuyek, National Co-ordinator, MiningWatch Canada mengungkapkan beberapa mitos-mitos pertambangan yang layak dicatat.
a. Mitos pertama, adalah bahwa “pertambangan adalah tentang esktraksi mineral semata”. Pertambangan bukan sekedar ekstraksi mineral bumi tetapi lebih dari itu industri tambang hanya tertarik dengan keuntungan (profit) jangka pendek. Pembangunan berkelanjutan bukanlah agenda utama. Betapa tidak, direktur-direktur tambang MNCs biasanya digaji 200,000 – 300,000 US$. Sedangkan dibanyak tempat, penduduk-penduduk asli yang telah mendiami tambang hidup dibawah 1 US$ per hari.
b. Mitos kedua, mitos bahwa pertambangan hanya membutuhkan tapak ekologis yang kecil. Kenyataannya lubang-lubang raksasa akibat tambang bukan sesuatu yang gampang di bersihkan atau diurug kembali. Disamping tailings yang mengandung toxic yang selanjutnya bisa meracuni alam. Dampak ekohidlogisnya besar, hingga ke pada pencemaran air tanah.
c. Mitos ketiga, adalah bahwa ”komunitas senang dengan tambang”. Kenyataan: tambang tidak diterima oleh setiap orang di komunitas. Beberapa orang dari komunitas diuntungkan sedangkan sebagian lainnya termarjinalkan.
d. Mitos ke empat yang sangat berelasi dengan Indonesia adalah bahwa “pemerintah adalah pelindung rakyat dan aturan hukum yang mengaturnya”. Kuyek mengatakan bahwa “Kenyataanya walaupun aturan ada, tapi “the devil is always in the details”. Kejahatan terletak pada detail dari aturan-aturannya, yang mana kontradiksi dan multi-interpretative, dan merupakan jalan toll menuju mal-praktek tambang.
e. Kelima, mitos Tambang dan Pembangunan Berkelanjutan. Dalam banyak argumentasi, ekonomi tambang menjadi pembenaran atas degradasi lingungan. Industri tambang hampir tidak mendambakan komunitas yang kritis dan kuat. Yang diinginkan adalah sebaliknya.
f. Keenam, mitos bahwa “kita butuh raw minerals baru”. Banyak dari kebutuhan akan mineral kita bisa dilakukan dengan konservasi, recycling and menggunakan kembali. Properti dari logam memberikan keuntungan bagi penggunaan kembali (reuse).
g. Ke tujuh, “tambang di dunia ketiga lebih baik ketimbang di dunia pertama”. Joan Kuyek menyanggah mengingatkan relasi tambang di Tropis dan perubahan iklim. Untuk Indonesia, contoh ini telak karena tambang telah menyentuh daerah-daerah hutan konservasi.

Kemudian, bagian yang lain yakni di seluruh Indonesia, operasi pertambangan menciptakan kehancuran dan pencemaran lingkungan. Ongkos produksi rendah yang dibangga-banggakan perusahaan dalam laporan tahunannya dicapai dengan mengorbankan lingkungan. Sebagian besar operasi pertambangan dilakukan secara terbuka (open pit) di mana ketika suatu wilayah sudah dibuka untuk pertambangan, maka kerusakan yang terjadi di wilayah tersebut tidak dapat dipulihkan kembali (irreversible damage). Selain itu, hampir semua operasi pertambangan melakukan pembuangan limbah secara langsung ke sungai, lembah, dan laut. Hal ini mengakibatkan perusakan dan pencemaran sungai dan laut yang merupakan sumber kehidupan masyarakat setempat.

Perusakan itu juga telah menerobos hutan lindung kita, Untuk meloloskan izin usaha pertambangan di kawasan konservasi, perusahaan-perusahaan pertambangan beserta Asosiasi Perusahaan Pertambangan Indonesia (IMA) melakukan lobi dan desakan kepada pemerintah untuk mengamandemen pasal 38 UU 41/1999 tentang Kehutanan, yang melarang dilakukannya operasi pertambangan secara terbuka di hutan lindung. Lobi dan tekanan politik juga dilakukan oleh perwakilan negara-negara asal perusahaan tambang terhadap pemerintah dan anggota parlemen. Saat ini, luas kawasan lindung Indonesia adalah seluas 55,2 juta hektar. 31,9 juta hektar di antaranya berstatus sebagai hutan lindung dan selebihnya Kawasan Konservasi. Kawasan-kawasan tersebut mengalami tekanan sangat berat, mulai dari praktik pembalakan liar, kebakaran hutan serta tumpang tindihnya peruntukan antara hutan dan perkebunan kelapa sawit, HPH, HTI serta pertambangan. Jelas rencana pemerintah untuk memberikan ijin penambangan di hutan lindung sebesar lebih dari 11 juta hektar akan menambah tekanan terhadap kawasan hutan terakhir yang tersisa.

Jika keadaan ini terus berlanjut, bukan tidak mungkin negara Indonesia akan kehilangan apa yang seharusnya menjadi haknya, khususnya hak-hak dasar masyarakat lokal. Masyarakat pemilik dari kekayaan tersebut. Selain kehilangan sumber daya alamnya, mereka juga akan kehilangan harga dirinya sebagai rakyat Indonesia yang berdaulat. Di atas tanah sendiri kita berdiam, di atas tegaknya gunung dan rimbunnya hutan, di sanalah kita hidup. Sebagai diri kita, bukan untuk mereka…

Referensi :

WALHI, Pertambangan di Indonesia,walhi.or.id.
Jonatan Lassa , Tambang Bencana atau Bencana Tambang? Tambang dan Produksi Resiko Atas Aset Penghidupan Rakyat Mollo.

Joan Kuyek (2004) Mining Myths. A presentation to the Citizen’s Mining Advisory Group1 MiningWatch Canada.
WALHI, Pertambangan di Kawasan Lindung: Ancaman terhadap Pertahanan Terakhir Ekosistem, walhi.or.id.

Leave a comment

Filed under Hukum Lingkungan, Law

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s