Pertamina vs Lirik Petroleum

Penyelesaian sengketa di luar sidang, misalnya arbitrase hingga saat ini masih menjadi anak tiri, buktinya beberapa keputusan dari lembaga penyelesaian tersebut malah diabaikan oleh pihak pengadilan. Namun dari beberapa keputusan tersebut ada salah satu keputusan yang mengejutkan, yakni keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menolak tuntutan Pertamina yang meminta eksekusi keputusan arbitrase internasional atas sengketa terhadap PT Lirik Petroleum dibatalkan. Sehingga keputusan Pengadilan Negeri tersebut semakin melegitimasi dari keputusan Arbitrase selama ini.

Namun, yang menarik bagi saya adalah kekalahan Pertamina di lembaga Arbitrase. Lagi-lagi Pertamina harus membayar denda karena keputusan Arbitrase Internaisonal. Pada tahun 1998, Pertamina kalah dalam sengketa menghadapi Karaha Bodas Company, mengenai klasula force majeur yang diinterpretasikan secara sepihak. Pertamina saat itu harus membayar sekitar US$260 juta. Saya tidak akan membahas secara terperinci mengenai kasus KBC tersebut karena analisis kasus tersebut sudah banyak yang membahas. Namun yang menjadi pertanyaan adalah, apa yang salah dengan Pertamina hingga mengalami kekalahan kembali.? Apakah arbitror pilihannya yang kurang ahli atau seperti apa.? Atau memang salah dalam penempatan klasula perjanjian? Atau memang karena kesalahan yang bersifat material ? hal ini patut menjadi perhatian sehingga tidak akan terjadi kembali kesalahan seperti ini. Karena dengan denda sebesar US$ 34, maka sudah pasti akan mempengaruhi neraca keuangan dari Pertamina. Sebagai BUMN yang sering mendapat sorotan publik, maka akan menimbulkan ekses negatif, baik kepada internal perusahaan, pemerintah, serta kepada masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung.

Dalam pasal 1 angka 1 UU No.30 Tahun 1999 dijelaskan bahwa Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Menurut Abdurrasyid, yang dimaksud dengan Arbitrase adalah “suatu tindakan hukum di mana ada pihak yang menyerahkan sengketa atau selisih pendapat antara dua orang (atau lebih) maupun dua kelompok (atau lebih) kepada seorang atau beberapa ahli yang disepakati bersama dengan tujuan memperoleh satu keputusan final dan mengikat.”

Dari beberapa pengertian yang ada, dapat dilihat bebarapa unsur dari Arbitrase itu sendiri, yakni :

1. Arbitrase merupakan suatu perjanjian

2. Suatu penyelesaian sengketa di luar pengadilan

3. Perjanjian Arbitrase dibuat secara tertulis

Dari unsur yang pertama dapat dilihat bahwa Arbitrase adalah suatu perjanjian dan karena itu harus bersandar pada ketentuan sayart sah perjanjian dalam pasal 1320 KUHPerdata. Syarat objektif dari Arbitrase itu sendiri adalah sengketa di bidang perdagangan. Dalam putusan Arbitrase Internasional yang dimaksud dengan ruang lingkup hukum perdagangan adalah kegiatan dalam bidang seperti perniagaan, perbankan, keuangan, penanaman modal, industri, serta hak kekayaan intelektual.

Ada dua jenis Arbitrase secara umum yakni Arbitrsae ad hoc, dan Arbitrase Institusional. Arbitrase ad hoc khusus dibentuk untuk memutus sengketa tertentum sifatnya insidental. Yang kedua adalah Arbitrase Institusional, yakni lembaga Arbitrase yang sifatnya permanen, Permanen Arbitral Body, sebagaimana dalam ketentuan pasal I ayat (2) Konvensi New York 1958. Lembaga Arbitrase ini diadakan berdasarkan konvensi-konvensi internasional seperti Convention of the Settlement of Invesment Disputes Between States and National of Other State (ICSID), maupun ketentuan dalam UNCITRAL Arbitral Rules. Dalam lingkup internasional misalnya Court of Arbitration of The International Chamber of Commerce (ICC), dan tingkat nasional, misalnya Indonesia memiliki BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia).

Terdapat beberapa asas umum yang dipakai dalam Arbitrase.

1. Asas Final and Binding

Bahwa putusan Arbitrase tidak dapat diganggu gugat oleh pengadilan. Dalam hal ini pengadilan hanya bersifat eksekutor, dan meneliti apakah ada pelanggaran terhadapa asas yang dilarang dan aturan formal yang bersifat mendasar. Cerminan putusan ini dilihat dalam pasal 68 ayat (1) UU No. 30 Tahun 1999.

2. Asas Resiprositas

Setiap keputusan dari Arbitrase hanya diakui serta dapat dilaksanakan sesuai wilayah hukum Indonesia. Asas ini juga menjelaskan bahwa terdapat ikatan timbal balik antara negara, sehingga harus mengakui putusan Arbitrase negara tersebut.

3. Asas Ketertiban Umum

Putusan Arbitrase internasional dapat dilaksanakan di Indonesia asalakn tidak melanggar ketertiban umum yang berlaku di Indonesia, hal ini dikemukakan dalam pasal 66 huruf c UU No. 30 Tahun 1999. apabila dianggap bertentangan dengan ketertiban umum, maka eksekusinya dapat ditolak.

4. Asas Kewenangan Absolut

Kewenangan absolut merupakan kewenagan peradilan untuk menangani suatu perkara. UU No. 30 Tahun 1999 dalam pasal 2 menyebutkan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian Arbitrase. Artinya jika suatu sengketa perjanjian dan dalam perjanjian tersebut terdapat klasusula Arbitrase maka memeriksa dan memutus sengketa tersebut bukanlah kewenangannya, namun hanya diperkenankan dalam hal eksekusi.

5. Asas Separabilitas

Dalam suatu perjanjian terdapat beberapa perikatan, dan salah satunya dapat berupa klasula mengenai Arbitrase. Dalam hal ini klausula tersebut  dapat menjadi bagian dari perjanjian tersebut atau di luar perjanjian pokok. Kemudian apabila terjadi pembatalan terhadap suatu perikatan dalam perjanjian tersebut tidak seta merta membatalkan semua perikatan dalam perjanjian tersebut. Asas ini lebih dikenal dengan Severable Clause.

Dalam kasus yang terjadi antara Pertamina dan Lirik Petroleum banyak hal yang dapat dikembangkan. Dari sisi konsepsi antara regulator dan kontraktor yang diduga menjadi pangkal misinterpretasi dalam pengambilan keputusan Majelis Arbitrasi. Kemudian dalam segi kewenangan absolut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengeluarkan putusan sela yang menerima sengketa tersebut yang lantas malah menerima putusan Arbitrase tersebut. Kedua hal ini yang akan sedikit dibahas karena ini berkaitan dengan rasa keadilan di tubuh masyarakat juga.

Dalam konsepsi yang diajukan Pertamina, bahwa mereka saat itu bertindak sebagai regulator, karena BP Migas yang mengatur perencanaan proyek belum dibentuk.  Namun hal ini juga tidak sepenuhnya menjadi semacam alat untuk meminta belas kasihan, karena konsepsi ganda yang dimiliki oleh Pertamina saat itu menguntungkan bagi pihak Pertamina, karena apabila sebagai Regulator maka dengan nyaman Pertamina dapat mengubah kebijakan atau klasula yang tidak menguntungkan bagi dirinya. Dalam perjanjian seharusnya dapat ditentukan secara tegas, jelas dan nyata pemisahan fungsi dari Pertamina tersebut.

Kemudian yang kedua adalah kewenangan yang dimiliki oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menurut saya sudah tepat karena dalam pasal 66 huruf a UU No. 30 Tahun 1999 disebutkan bahwa putusan Arbitrase internasional dijatuhkan oleh arbiter atau majelis Arbitrase di suatu negara yang dengan negara Indonesia terikat pada perjanjian, baik secara bilateral maupun multilateral, mengenai pengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional. Hal ini kemudian berimplikasi bahwa putusan Arbitrase internasional dapat dilaksanakan di Indonesia setelah memperoleh eksekuatur dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Dalam banyak pihak memang kita harus berpegang teguh pada hukum yang kita telah gariskan. Pertamina sebagai BUMN yang digadang-gadang mempunyai profit terbesar di Indonesia seharusnya lebih dapat memaksimalkan saat proses hearing di level Arbitrase sehingga kasus ini tidak berlarut-larut seperti ini. Sehingga putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pun tidak akan ada dan memberatkan mereka.

Leave a comment

Filed under Hukum Bisnis

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s