Perlindungan Negara Terhadap Anak Jalanan

Dia masih kecil.

Dengan rambut berponi, dan pakaian lusuh yang dikenakannya

Tetap saja sinar matanya tidak dapat dibohongi.

Bahwa dia masih kecil. Mungkin berusia empat atau lima tahun.

Dan dia sudah di dalam kerasnya hidup.

Mengamen sebagai anak jalanan.

Kehidupan anak jalanan yang keras terus menerus diangkat sebagai topic dalam berbagai tulisan, diskusi. Mungkin sudah banyak sarjana hingga doktor yang menuliskan kehidupan anak jalanan untuk memenuhi tuntutan karya ilmiah mereka. Tidak tercatat lagi sudah banyak symposium, seminar, diskusi, dan sebagainya yang diselenggarakan untuk membahas implementasi penanganan masalah anak jalanan itu sendiri. Namun yang tetap kita sadari semua adalah, mereka tetap ada, selalu ada, dan kita tetap tidak peduli.

Data terakhir yang dilansir oleh KPAI menunjukkan bahwa jumlah anak terlantar mencapai 5,4 juta orang, anak hampir terlantar mencapai 12 juta orang atau ada 17 juta anak terlantar dan hampir terlantar. Dari jumlah tersebut, 230 ribu diantaranya menjadi anak jalanan yang tersebar di kota besar di Indonesia. Tercatat, 95 persen anak jalanan berasal dari keluarga miskin, berpendidikan rendah, dan dari lingkungan masyarakat yang eksploitatif terhadap anak.

Dari berbagai analisis, latar belakang terjadinya kekerasan terhadap anak hingga mereka menjadi anak yang terlantar dan berada di jalanan, di antaranya diakibatkan oleh kekerasan dalam rumah tangga, disfungsi keluarga, ekonomi, dan pandangan keliru tentang posisi anak dalam keluarga. Bahkan faktor lainnya yakni terinspirasi dari media, baik cetak maupun elektronik yang ada di lingkungan masyarakat.

Dalam ketentuan pasal  1 ayat 1 Undang Undang No. 23 Tahun 2002 disebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Kemudian anak terlantar dijabarkan dalam  dalam pasal 1 ayat 6 yakni yang dimaksud anak terlantar adalah anak yang tidak  terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial. Sementara ketentuan yang lebih tinggi, yakni Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dalam pasal 28B ayat 2 disebutkan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Dengan berbagai payung hukum yang telah diberikan berarti Negara sebenarnya telah memberikan perlindungan terhadap keberadaan anak jalanan dan terlantar tersebut. Namun dalam banyak hal seringkali masih terjebak dalam paradigma lama, kuat dalam konsep, namun lemah dalam tataran implementasi.  Political will yang tidak kuat, serta kurangnya pemenuhan hak secara komprehensif kepada anak terlantar menjadi alasan tingkat anak jalanan di Indonesia masih tinggi.

Dari beberapa paparan di atas, sudah seharusnya pemerintah  mulai menata ulang kebijakan peraturannya agar mampu lebih banyak diaplikasikan pada level penerapan di lapangan. Karena selama ini konsep dan wacana yang ditawarkan oleh pemerintah dalam peraturan undang-undang masih sekedar kata bersayap. Kemudian melakukan prioritas yang lebih tinggi untuk kepentingan kesejahteraan anak.

Kedua perbaikan anggaran pendidikan dan kesehatan, karena ini juga berdampak langsung kepada perkembangan anak. Dari sekian banyak alas an anak berada di jalanan adalah karena putus sekolah, tidak ada sekolah yang mau menampung mereka. Dengan anggaran pendidikan kita sebesar 20% seharusnya sudah menjadikan kualitas dan kuantitas pendidikan kita lebih baik. Hingga saat ini pun pendidikan dasar di negeri ini tidak sepenuhnya gratis. Mungkin saja memang tidak ada bayaran resmi, namun ada saja pemasukan bayangan yang lain, yang tentu saja ini akan memberatkan bagi anak-anak yang kurang mampu dan berpotensi mereka untuk putus sekolah dan menjadi anak terlantar.

Selanjutnya adalah pemahaman terhadap pemenuhan anak secara komprehensif. Karena dengan hanya pemenuhan salah satu hak saja, maka ketimpangan ini akan tetap berlangsung. Misal dengan pemenuhan hak publik saja tanpa adanya pemberdayaan anak-anak jalanan ini maka mereka tidak dapat mendapatkan apa-apa. Apalagi dengan rencana Kementerian Sosial yang menargetkan tahun 2011 tidak ada anak jalanan, maka hal ini menjadi dasar bagi pemerintah kota dan daerah untuk bertindak represif kepada anak jalanan tersebut.

Karena pada dasarnya mereka bukanlah monster, atau mempunyai DNA penjahat. Mereka hanya kurang perhatian dan kasih  sayang. Tentu bukan dari pemerintah saja, melainkan juga dari kita semua.

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s